Main Article Content

Abstract

In carrying out their duties and offices, a notary must always be guided by the Law on Public Notary (UUJN). In the UUJN, notaries are obliged to keep confidential everything concerning the deed they have produced and all information obtained for formulating the deed in accordance with the oath of office, unless the law stipulates otherwise. The obligation of notaries to report suspicious transactions is stated in Government Regulation (PP) No. 43 of 2015 on Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering, instead of by legislationg. Hence, this study intends to examine: first, whether the mention of a notary in the PP does not violate the principle of limited confidentiality; and second, whether the mention of a notary in the PP does not harm the notary. This is a normative legal research with qualitative descriptive analysis. The results of the study concluded that the obligation of notaries to report suspicious transactions caused debate among notaries and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). In theory, this obligation violates the principle of limited confidentiality, but if it is seen in the Money Laundering Law, the provisions of confidentiality can be excluded. This obligation does not cause harm to the notary because the notary as a witness and the reporting party is given protection by the state as regulated in the Money Laundering Law.

Keywords

Limited confidentiality principle money laundering notary witness

Article Details

Author Biography

Aganita Dhaneswara, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Pascasarjana Hukum
How to Cite
Dhaneswara, A. (2020). Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas. Lex Renaissance, 5(1), 161–178. https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art10

References

  1. Buku
  2. Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, PT Rafika Aditama, Bandung, 2008.
  3. Adjie, Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009.
  4. Anand, Ghansham, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
  5. Daurus, M. Luthfan Hadi, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
  6. Irman, Tubagus, Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
  7. McDonell, Rick, “Money Laundering Methodologies and International and Regional Countermeasures”, dikutip dari Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang, UII Press, Yogyakarta, 2015.
  8. Poerwadarminta, W. J. S, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
  9. Rifani, Nisya dan Sulihandari Hartanti, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta 2013.
  10. Sekarini, Febby, Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Dan Pencucian Uang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
  11. Setiawan, Wawan, Kedudukan Dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 2001.
  12. Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi dan Adiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
  13. Hasil Penelitian
  14. Utami, Fitrizki, “Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik (Law Enforcement On Notary’s Responsibility In Providing Public Service), Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar.
  15. Internet
  16. Didik Farhan, “Mungkinkah Notaris Korupsi?” http://didikfarkhan.com/index.php/catat/116-mungkinkah-notaris-korupsi, iakses pada tanggal 2 Februari 2019
  17. Peraturan Perundang-Undangan
  18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.