Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa putusannya menyebut adanya ketentuan yang merupakan open legal policy dalam norma perundang-undangan. Pada satu sisi, pernyataan tentangnya (open legal policy) menunjukkan konstitusionalnya suatu norma karena ia dianggap sebagai hak pembentuk undang-undang. Namun, pada sisi yang lain, hak demikian memiliki potensi untuk berubah menjadi kesewenang-wenangan. Artikel pertama di Lex Renaissance No. 1 Vol. 5 Januari 2020 berbicara dalam konteks ini. Artikel yang ditulis oleh Garda Galang Mantara Sukama ini secara khusus membahas open legal policy peraturan perundang-undangan bidang politik dalam putusan MK.