Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
One of the much needed legal evidences which is almost always present in every criminal case is witness testimony. Therefore, legal protection for witnesses and victims is very necessary to provide a sense of security and protection from all forms of fear and threats from perpetrators of criminal acts that might affect the truth in criminal justice system. This study aims to analyze the following problems: implementation of protection for witnesses and victims in the criminal justice system; how to get protection from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the criminal justice system; and obstacles of LPSK in providing protection for witnesses and victims. This research uses empirical method, whereby the data collection technique is done by interview and literature study. The results of the study indicate that the implementation of the witness and victim protection policy begins with the implementation of Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, by reflecting the legal protection of witnesses in the United States. The procedures for applying for protection to the LPSK are regulated in LPSK Regulation No. 6 of 2010 concerning Procedures for Protection of Witnesses and Victims. Meanwhile, the obstacles include but not limited to the position of LPSK which is only in the capital city, the mindset of the law enforcement officials, and the lack of cooperation between the LPSK and other agencies.
Keywords
Article Details
References
- Buku
- Iksan, Muchammad, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012.
- Matalata, Andi, “Santunan Bagi Korban”, dalam Saetapy, Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Sinaga, Anna Christina, Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ELSAM, Jakarta, 2006.
- Soebardjo, Petunjuk Praktis Penelitian Dan Penulisan ilmu Hukum, Cetta Media, Yogyakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005.
- Jurnal
- Sudiharsa, I Ketut, “Banggalah Jadi Saksi”, Kesaksian, Edisi II, 2009.
- Internet
- Fitriasih, Surastini “Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil”, http/www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53, diakses 13 Februari 2020.
- Hakiki, Fakhrul, “Mengenal Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Amerika Serikat”, https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3120, diakses 20 Februari 2020.
- Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.
References
Buku
Iksan, Muchammad, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012.
Matalata, Andi, “Santunan Bagi Korban”, dalam Saetapy, Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
Sinaga, Anna Christina, Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ELSAM, Jakarta, 2006.
Soebardjo, Petunjuk Praktis Penelitian Dan Penulisan ilmu Hukum, Cetta Media, Yogyakarta, 2014.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005.
Jurnal
Sudiharsa, I Ketut, “Banggalah Jadi Saksi”, Kesaksian, Edisi II, 2009.
Internet
Fitriasih, Surastini “Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil”, http/www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53, diakses 13 Februari 2020.
Hakiki, Fakhrul, “Mengenal Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Amerika Serikat”, https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3120, diakses 20 Februari 2020.
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.