Main Article Content

Abstract

The main problem in this writing is, first, how is the right to a decent and healthy environment in the governance of coal Steam Power Plant (PLTU)?; second, how is the future governance concept? The analysis used is descriptive-qualitative method. There are two approaches to be used in this research, namely the legal approach and the case approach. The results of this study conclude that all the regulations that form the basis of coal PLTU have not provided protection and fulfillment of the right to a decent and healthy environment. The concept of future regulation can be seen from three aspects, namely legal substance, legal culture, and law enforcement. From the aspect of its legal substance, it can be seen that there is no clear and firm regulation regarding coal PLTU, it also requires an instrument on the location and the Clean Air Act. For the legal culture, it is more focused on sustainable and environmentally friendly development. As for the law enforcement, there are still some regulations that are not implemented by the company concerned, for example in coal mining.

Keywords

Power plant right to environment decent and healthy

Article Details

Author Biography

Theo Alif Wahyu Sabubu, Universitas Islam Indonesia

Pascasarjana Hukum
How to Cite
Sabubu, T. A. W. (2020). Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Prespektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat. Lex Renaissance, 5(1), 72–90. https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art5

References

  1. Buku
  2. Ahmad Zein, Yahya, Hak Warga Negara Di Wilayah Perbatasan (Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan), Liberty, Yogyakarta, 2016.
  3. Muchtar, Masrudi, et.al., Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017.
  4. Slamet Kurnia, Titon, Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2007.
  5. Jurnal
  6. I Made Astra, “Energi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan”, Jurnal Meteorologi dan Geofisika, Vol. 11 No. 2, November 2010.
  7. Rika Erawaty dan Siti Kotijah, “Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat” Risalah Hukum, Vol. 9 No. 1 Juni 2013.
  8. Sutamihardja, dalam Mira Rosana, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia”, Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (2018),
  9. Lapoaran
  10. Greenpeace, “Internalisasi Dampak dan Biaya Kesehatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Indonesia”, Laporan, September 2016
  11. Perundang-undangan
  12. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  14. Internet
  15. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pembangkit_listrik_di_Indonesia “Daftar Pembangkit Listrik di Indonesia” Akses tanggal 12 Agustus 2019
  16. https://news.detik.com/dw/d-4001541/who-7-juta-orang-tewas-tiap-tahun-karena-polusi-udara “WHO: 7 Juta Orang Tewas Tiap Tahun Karena Polusi Udara” Akses 8 Agustus 2019
  17. https://www.beritamoneter.com/pltu-mendominasi-5697-program-listik-35-000-mw/ akses tanggal 25 Februari 2020
  18. Khoirullah Thofu “PLTU: ENERGI KOTOR YANG DIHASILKAN PRODUKSI LISTRIK BATUBARA (HULU DAN HILIR)” dalam https://www.lbhbali.or.id/berita/read/121/PLTU:-ENERGI-KOTOR-YANG-DIHASILKAN-PRODUKSI-LISTRIK-BATUBARA--HULU-DAN-HILIR-.html akses tanggal 25 Februari 2020