Main Article Content
Abstract
Procurement of goods and services must be based on the principle of accountability to achieve procurement of goods and services that can advance public welfare and provide protection and fulfillment of human rights. It can be said that corrupt practices by government agencies and institutions at the central, regional, and other government institutions are easily carried out in the procurement of goods and services. The purpose of this study is to examine the aspects of administrative law and criminal law in the procurement of goods and services, as well as their role in realizing accountable procurement of goods and services. The method of writing this article is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that in the aspect of administrative law, one of the inherent functions is the regulatory function. This regulatory function is related to the legal relationship between providers and users in the preparation process up to the process of issuing a letter of determination of providers of goods and services. This administrative law can be an instrument for building a paradigm that leads to the implementation of accountable procurement of goods and services, because, through its regulatory function, additional indicators can be created for users of goods and services in decision-making, such as the requirement for anti-bribery certification and assessment based on performance track records that have not been implemented in Indonesia. If a criminal offense is committed by the user or provider of goods or services during the procurement process, then the criminal law aspect of procurement will be applied. Therefore, it is important to have a kind of paradigm development that leads to accountable procurement of goods and services to avoid potential criminal violations.
Keywords: State Administrative Law, Criminal Law, Procurement of Goods and Services
Abstrak
Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas agar tercapai pengadaan barang dan jasa yang dapat memajukan kesejahteraan umum serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena dapat dikatakan bahwa praktik-praktik korupsi oleh badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat, regional, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dengan mudah dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek hukum administrasi dan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa, serta pernanannya dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Metode penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek hukum administrasi, salah satu fungsi yang melekat adalah fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini berkaitan dengan hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Hukum administrasi ini dapat menjadi instrumen untuk membangun paradigma yang mengarah pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, sebab melalui fungsi mengaturnya, dapat dibuat indikator-indikator tambahan bagi pengguna barang dan jasa dalam pengambilan keputusan, seperti keharusan adanya sertifikasi anti suap dan penilaian berdasarkan track record kinerja yang selama ini belum diterapkan di Indonesia. Jika pelanggaran pidana dilakukan oleh pengguna atau penyedia barang atau jasa selama proses pengadaan, maka aspek hukum pidana dari pengadaan akan diterapkan. Oleh karena itu penting ada semacam pembangunan paradigma yang mengarah pada pengadaan barang dan jasa yang akuntabel sehingga terhindar dari potensi pelanggaran pidana.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Pengadaan Barang dan Jasa
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2024 Eduard Awang Maha Putra, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, Gea Ossita S., Baiq Amilia Kusumawarni
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).References
Achmad, Nirmala Maulana, and Bagus Santosa. ‘KPK: 90 Persen Kasus Korupsi Ada Di Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa’. Kompas.Com. Last modified 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/15162181/kpk-90-persen-kasus-korupsi-ada-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa.
Admin. ‘Yuk, Mengenal Lebih Dalam Sertifikasi ISO 37001’. Ijin Tender. Last modified 2022. https://www.ijintender.co.id/artikel/yuk-mengenal-lebih-dalam-sertifikasi-iso-37001.
Angeline, Vini, Sri Lestariningsih, and Bambang Sugiri. ‘Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berbasis Sistem E-Procurement’. Media Neliti. Last modified 2014. https://media.neliti.com/media/publications/34763-ID-pertanggungjawaban-pidana-dalam-proses-pengadaan-barangjasa-pemerintah-yang-berb.pdf.
Arsana, I. Putu Jati. Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Artantri, Luh Putu Resti Mega, Lilik Handajani, and Endar Pituringsih. ‘Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok’. Neo-Bis 10, no. 1 (2016): 16–32.
Beridiansyah. ‘Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Mencegah Korupsi’. Jurnal Integritas 3, no. 2 (2017): 79–103.
Fendi, Rinal. ‘Metoda Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pendekatan Analytical Hierarchy Process: Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai’. Tesis. Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, 2014. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/76678.
Ferdinand, Adam Khafi, D. M. Sunarto, and Maya Shafira. ‘Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)’. Cepalo 4, no. 2 (2020): 111–128.
H. R., Ridwan. Hukum Administrasi Negara. 15th ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
Hakim, Adhar. ‘Aspek Hukum Administrasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa’. In Bahan Ajar Pada Program Studi Magister Hukum, 1–38. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023.
Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, Nurdinah Hijrah, and Abdul Wahid. ‘Constitutional Analysis of the Need for the Tribal Peoples Bill: Initiatives to Establish a Fair Customary Court’. In Prosiding Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Tingkat Nasional Dan Internasional (Recognition, Respect, and Protection of The Constitutional Rights of Indigenous Peoples in a National and International Perspective), 191–205. Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), 2023.
Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, Rezka Mardhiyana, and Lalu Aria Nata Kusuma. ‘Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering?’ Indonesia Media Law Review 2, no. 2 (2023).
Hamdani, Fathul, Eduard Awang Maha Putra, Dinul Apriliana Akbar, Diah Puji Pangastuti, and Fathul Khairul Anam. ‘Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat’. Primagraha Law Review 1, no. 2 (2023): 71–83.
Hardiyan, Sandi Pratama. ‘Perspektif Hukum Dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, Dan Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah’. Perspektif Hukum 23, no. 2 (2023): 262–283.
Hidayat, Rofiq. ‘Mengenali Modus Persekongkolan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa’. Hukum Online. Last modified 2021. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-modus-persekongkolan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-lt60eec8afdf9a7/.
Indonesia Corruption Watch. ‘Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi’. Last modified 2022. https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi.
Indrawan, Jerry, Anwar Ilmar, and Hermina Simanihuruk. ‘Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah’. Jurnal Transformative 6, no. 2 (2020): 127–147.
Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel. 3rd ed. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi. ‘Kasus Suap Terkait Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019’. Last modified 2019. https://web.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/kasus-suap-terkait-dengan-pengadaan-barang-dan-jasa-di-dinas-pupr-kabupaten-muara-enim-tahun-2019.
KPK. ‘KPK Apresiasi 5 Lembaga Yang Terapkan Manajemen Anti-Suap’. Last modified 2020. https://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1797-kpk-apreasiasi-5-lembaga-yang-terapkan-manajemen-anti-suap.
Kurniawan, Muhammad Rezza, and Pujiyono. ‘Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS’. Law Reform 14, no. 1 (2018): 115–131.
Lathif, Nazaruddin. ‘Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat’. Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017): 73–94.
Listiani, Anis. 15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi. Bogor: Guepedia, 2022.
Marbun, S.F. Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I). 2nd ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
Maryanto. ‘Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum’. CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 2 (2012): 1–14.
MBO (Mitra Berdaya Optima). ‘Pertumbuhan Sertifikasi ISO 37001 Di Indonesia’. Last modified 2024. https://mitraberdaya.id/id/news-information/pertumbuhan-sertifikasi-iso37001-di-indonesia.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2006.
Mubarok, Zamzam, Marlina, and Muhammad Arif Sahlepi. ‘Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkam’. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 3, no. 2 (2022): 446–476.
Mulgan, Richard. ‘“Accountability”: An Ever-Expanding Concept?’ Public Administration 78, no. 3 (2000): 555–573.
Pane, Musa Darwin. ‘Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah’. Jurnal Media Hukum 24, no. 2 (2017): 147–155.
Pusat Edukasi Anti Korupsi. ‘Mencegah Korupsi Pada Pengadaan Barang & Jasa’. Last modified 2024. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa.
Ridwan, Hambali Thalib, and Hardianto Djanggih. ‘Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa’. Journal of Lex Theory (JLT) 1, no. 1 (2020): 116–128.
Samsi, Siti Chomarijah Lita. Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan Untuk Maluku. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
Saputro, Amin Sapto, and Ulung Pribadi. ‘Analisis Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Proyek Hambalang’. Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan) 5, no. 1 (2022): 41–56.
Schedler, Andreas. ‘Conceptualizing Accountability’. In The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, edited by Andreas Schedler, Larry Diamond, and Marc F. Plattner. London: Lynne Rienner Publishers, 1999.
Setiawan, Irfan. ‘Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan’. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 42, no. 1 (2016): 1–13.
Shah, Anwar, and Mark Schacter. ‘Combating Corruption: Look Before You Leap’. Finance & Development 41, no. 4 (2004): 40–43.
Sinclair, Amanda. ‘The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses’. Accounting, Organizations and Society 20, no. 2–3 (1995): 219–237.
Sukmawati, and Alwi. ‘Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare’. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi 8, no. 1 (2019): 96–103.
Susanti, Ita, and Sri Murniati. ‘Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya’. Sigma-Mu 10, no. 2 (2018): 62–73.
Susanto, Yohanes. ‘Kompetensi, Kompensasi Dan Sanksi Hukum Pengaruhnya Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Palembang’. Jurnal Ecoment Global 1, no. 1 (2016): 1–20.
Sustain. ‘Seri ISO Ke-26: Peran SNI ISO 37001:2016 Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa’. Last modified 2022. Accessed February 28, 2024. https://sustain.id/2022/09/27/seri-iso-ke-26-peran-sni-iso-370012016-dalam-sistem-pengadaan-barang-jasa/.
Syamsuddin, Ahmad Rustan. ‘Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa’. Jambura Law Review 2, no. 2 (2020): 161–181.
The Indonesian Institute. ‘Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia’. Last modified 2017. https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/.
Tjoanda, Merry. ‘Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui E-Procurement Unit’. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Last modified 2018. https://fh.unpatti.ac.id/perwujudan-keadilan-sosial-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-melalui-e-procurement-unit/.
Wahid, Abdul, Sulbadana, Vivi Nurqalbi, and Fathul Hamdani. ‘The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia’s Money Laundering Law Enforcement’. European Journal of Law and Political Science 1, no. 5 (2022): 42–47.
‘Persekongkolan Tender Masih Dominasi Penanganan KPPU’. CNN Indonesia. Last modified 2021. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015132105-92-708279/persekongkolan-tender-masih-dominasi-penanganan-kppu.
References
Achmad, Nirmala Maulana, and Bagus Santosa. ‘KPK: 90 Persen Kasus Korupsi Ada Di Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa’. Kompas.Com. Last modified 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/15162181/kpk-90-persen-kasus-korupsi-ada-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa.
Admin. ‘Yuk, Mengenal Lebih Dalam Sertifikasi ISO 37001’. Ijin Tender. Last modified 2022. https://www.ijintender.co.id/artikel/yuk-mengenal-lebih-dalam-sertifikasi-iso-37001.
Angeline, Vini, Sri Lestariningsih, and Bambang Sugiri. ‘Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berbasis Sistem E-Procurement’. Media Neliti. Last modified 2014. https://media.neliti.com/media/publications/34763-ID-pertanggungjawaban-pidana-dalam-proses-pengadaan-barangjasa-pemerintah-yang-berb.pdf.
Arsana, I. Putu Jati. Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Artantri, Luh Putu Resti Mega, Lilik Handajani, and Endar Pituringsih. ‘Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok’. Neo-Bis 10, no. 1 (2016): 16–32.
Beridiansyah. ‘Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Mencegah Korupsi’. Jurnal Integritas 3, no. 2 (2017): 79–103.
Fendi, Rinal. ‘Metoda Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pendekatan Analytical Hierarchy Process: Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai’. Tesis. Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, 2014. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/76678.
Ferdinand, Adam Khafi, D. M. Sunarto, and Maya Shafira. ‘Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)’. Cepalo 4, no. 2 (2020): 111–128.
H. R., Ridwan. Hukum Administrasi Negara. 15th ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
Hakim, Adhar. ‘Aspek Hukum Administrasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa’. In Bahan Ajar Pada Program Studi Magister Hukum, 1–38. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023.
Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, Nurdinah Hijrah, and Abdul Wahid. ‘Constitutional Analysis of the Need for the Tribal Peoples Bill: Initiatives to Establish a Fair Customary Court’. In Prosiding Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Tingkat Nasional Dan Internasional (Recognition, Respect, and Protection of The Constitutional Rights of Indigenous Peoples in a National and International Perspective), 191–205. Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), 2023.
Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, Rezka Mardhiyana, and Lalu Aria Nata Kusuma. ‘Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering?’ Indonesia Media Law Review 2, no. 2 (2023).
Hamdani, Fathul, Eduard Awang Maha Putra, Dinul Apriliana Akbar, Diah Puji Pangastuti, and Fathul Khairul Anam. ‘Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat’. Primagraha Law Review 1, no. 2 (2023): 71–83.
Hardiyan, Sandi Pratama. ‘Perspektif Hukum Dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, Dan Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah’. Perspektif Hukum 23, no. 2 (2023): 262–283.
Hidayat, Rofiq. ‘Mengenali Modus Persekongkolan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa’. Hukum Online. Last modified 2021. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-modus-persekongkolan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-lt60eec8afdf9a7/.
Indonesia Corruption Watch. ‘Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi’. Last modified 2022. https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi.
Indrawan, Jerry, Anwar Ilmar, and Hermina Simanihuruk. ‘Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah’. Jurnal Transformative 6, no. 2 (2020): 127–147.
Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel. 3rd ed. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi. ‘Kasus Suap Terkait Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019’. Last modified 2019. https://web.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/kasus-suap-terkait-dengan-pengadaan-barang-dan-jasa-di-dinas-pupr-kabupaten-muara-enim-tahun-2019.
KPK. ‘KPK Apresiasi 5 Lembaga Yang Terapkan Manajemen Anti-Suap’. Last modified 2020. https://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1797-kpk-apreasiasi-5-lembaga-yang-terapkan-manajemen-anti-suap.
Kurniawan, Muhammad Rezza, and Pujiyono. ‘Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS’. Law Reform 14, no. 1 (2018): 115–131.
Lathif, Nazaruddin. ‘Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat’. Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017): 73–94.
Listiani, Anis. 15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi. Bogor: Guepedia, 2022.
Marbun, S.F. Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I). 2nd ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
Maryanto. ‘Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum’. CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 2 (2012): 1–14.
MBO (Mitra Berdaya Optima). ‘Pertumbuhan Sertifikasi ISO 37001 Di Indonesia’. Last modified 2024. https://mitraberdaya.id/id/news-information/pertumbuhan-sertifikasi-iso37001-di-indonesia.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2006.
Mubarok, Zamzam, Marlina, and Muhammad Arif Sahlepi. ‘Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkam’. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 3, no. 2 (2022): 446–476.
Mulgan, Richard. ‘“Accountability”: An Ever-Expanding Concept?’ Public Administration 78, no. 3 (2000): 555–573.
Pane, Musa Darwin. ‘Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah’. Jurnal Media Hukum 24, no. 2 (2017): 147–155.
Pusat Edukasi Anti Korupsi. ‘Mencegah Korupsi Pada Pengadaan Barang & Jasa’. Last modified 2024. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa.
Ridwan, Hambali Thalib, and Hardianto Djanggih. ‘Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa’. Journal of Lex Theory (JLT) 1, no. 1 (2020): 116–128.
Samsi, Siti Chomarijah Lita. Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan Untuk Maluku. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
Saputro, Amin Sapto, and Ulung Pribadi. ‘Analisis Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Proyek Hambalang’. Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan) 5, no. 1 (2022): 41–56.
Schedler, Andreas. ‘Conceptualizing Accountability’. In The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, edited by Andreas Schedler, Larry Diamond, and Marc F. Plattner. London: Lynne Rienner Publishers, 1999.
Setiawan, Irfan. ‘Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan’. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 42, no. 1 (2016): 1–13.
Shah, Anwar, and Mark Schacter. ‘Combating Corruption: Look Before You Leap’. Finance & Development 41, no. 4 (2004): 40–43.
Sinclair, Amanda. ‘The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses’. Accounting, Organizations and Society 20, no. 2–3 (1995): 219–237.
Sukmawati, and Alwi. ‘Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare’. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi 8, no. 1 (2019): 96–103.
Susanti, Ita, and Sri Murniati. ‘Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya’. Sigma-Mu 10, no. 2 (2018): 62–73.
Susanto, Yohanes. ‘Kompetensi, Kompensasi Dan Sanksi Hukum Pengaruhnya Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Palembang’. Jurnal Ecoment Global 1, no. 1 (2016): 1–20.
Sustain. ‘Seri ISO Ke-26: Peran SNI ISO 37001:2016 Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa’. Last modified 2022. Accessed February 28, 2024. https://sustain.id/2022/09/27/seri-iso-ke-26-peran-sni-iso-370012016-dalam-sistem-pengadaan-barang-jasa/.
Syamsuddin, Ahmad Rustan. ‘Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa’. Jambura Law Review 2, no. 2 (2020): 161–181.
The Indonesian Institute. ‘Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia’. Last modified 2017. https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/.
Tjoanda, Merry. ‘Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui E-Procurement Unit’. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Last modified 2018. https://fh.unpatti.ac.id/perwujudan-keadilan-sosial-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-melalui-e-procurement-unit/.
Wahid, Abdul, Sulbadana, Vivi Nurqalbi, and Fathul Hamdani. ‘The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia’s Money Laundering Law Enforcement’. European Journal of Law and Political Science 1, no. 5 (2022): 42–47.
‘Persekongkolan Tender Masih Dominasi Penanganan KPPU’. CNN Indonesia. Last modified 2021. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015132105-92-708279/persekongkolan-tender-masih-dominasi-penanganan-kppu.