Tinjauan Yuridis Persyaratan Akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Risang Pujiyanto, Netti Iriyanti, Sonny Taufan

Abstract

Persyaratan Persyaratan akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017 mengundang kontroversi karena menurut Ombudsman Republik Indonesia syarat tersebut diskriminatif. Penelitian ini mengkaji mengenai kesesuaian syarat akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa syarat akreditasi merupakan syarat tambahan dan diperlukan untuk memberikan jaminan legalitas pendidikan seorang pelamar. Persyaratan akreditasi untuk jalur formasi umum yang berbeda di setiap Instansi, belum sesuai dengan asas persamaan sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Keywords

Accreditation; procurement of civil servants; the principle of equality

Full Text:

PDF

References

Buku

Alwi, Syarafuddin, Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Keunggulan Kompetitif, BP FE, Yogyakarta , 2001.

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta,2005.

Gomes, Faustino Cardoso, Manajemen Sumber Daya Manusia, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.

Hadiati, Sri, et.al, Grand Design Reformasi PNS, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2010.

Manan, Bagir, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 18 Tahun 2016, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Jurnal

Abustan,“Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, Jurnal Unifikasi, Vol 4 No. 2 Juli 2017.

Affandi, Hernadi, “Kontekstualitas Makna "Bersamaan Kedudukan" di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, Tahun 2017.

Ali, Syarif, “Konsep Pembaharuan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil”, Jurnal Transparansi, Vol. 4 No. 1. Maret 2012.

Asrun, A. Muhammad, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4 No. 1, Tahun 2016.

Manan, Bagir dan Dwi Harijanti, Susi, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3, Tahun 2016.

Hadjon, Philipus M, “Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”,Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 4 No. 1. Maret 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017.

Internet

Elise Dwi Ratnasari, “Alasan Akreditasi Seleksi CPNS Minimal Perguruan Tinggi B”, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170909083812-282-240530/alasan-akreditasi-seleksi-cpns-minimal-perguruan-tinggi-b diakses tanggal 12 Juni 2018.

Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II, Mahkamah Agung, Jakarta, 2007.

http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=3311&keywords,diakses tanggal 5 Juni 2018.

Pratiwi, Cekli Setya,et al, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Jakarta, 2016. http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf, diakses tanggal 5 Juni 2018

Rahman Indra, “Daftar Lengkap Situs 61 Instansi Penerimaan CPNS 2017”, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170907070728-282-240032/daftar-lengkap-situs-61-instansi-penerimaan-cpns-2017, diakses tanggal 5 Juni 2018.

Sam, “Ombudsman Nilai Syarat Pendaftaran CPNS Tidak Adil”, https://www.jpnn.com/news/ombusdman-nilai-syarat-pendaftaran-cpns-tidak-adil, diakses tanggal 5 Juni 2018.

Sekretariat Jenderal Ombudsman, “Laporan Tahunan 2017 Ombudsman Republik Indonesia”, Ombudsman, Jakarta, 2018, hlm 26, http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/210/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20180628_101913.pdf, diakses tanggal 5 Juni 2018.



Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia

ISSN 0854-8498 (print), 2527-502X (online)
Published by:  Department of Law, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia

Creative Commons License

JHIusQuiaIustum at http://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM

is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.