Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 25 September 2018 kembali hadir dengan isu-isu hukum aktual. Artikel pertama mengulas isu keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim, baik hakim agung maupun hakim konstitusi. Pasca reformasi, pelibatan unsur DPR dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan berbagai problematika, salah satunya pelibatan DPR dalam proses seleksi calon hakim agung dan hakim konstitusi. Dua hal yang diangkat dalam artikel ini, yakni raison d’etre pelibatan unsur DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi. Selain itu, artikel ini menjawab permasalahan pelibatan DPR tersebut dengan asas separation of power dan check and balances.

Tulisan mengenai over-criminalization dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan tulisan kedua pada edisi kali ini. Kriminalisasi yang semakin meningkat dan kebanyakan justru terkait dengan pelanggaran administrasi, menyebabkan permasalahan di dalam sistem hukum Indonesi berupa potensi over-criminalization. Sehingga, perlu dikaji mengenai konsep over-criminalization dan bentuk-bentuknya di dalam perundang-undangan pidana. Kajian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi yang diatur di berbagai perundang-undangan mempunyai berbagai bentuk. Adanya kriminalisasi yang bertumpuk, dimana satu perbuatan dilarang di dua atau lebih perundang-undangan, kriminalisasi perbuatan yang tidak tercela, perumusan delik yang tidak memenuhi prinsip lex certa, kriminalisasi terhadap pelanggaran hukum administrasi murni, dan ancaman pidana yang tidak sebanding dengan derajat delik.

Isu terkait dengan kedaulatan sumber daya alam merupakan tema artikel selanjutnya. Tulisan ini membandingkan Aljazair dan Indonesia dalam aturan investasi asing untuk melihat implementasi kedaulatan permanen sumber daya alam negara. Permasalahan ini berangkat dari doktrin kedaulatan permanen sumber daya alam yang dicetuskan PBB tahun 1950 yang pada perkembangannya bersinggungan dengan isu ekonomi global, lingkungan, HAM dan perubahan iklim. Di Aljazair, Resolusi PBB tentang pentingnya kedaulatan sumber daya alam secara permanen ini diterapkan secara limitatif, dimana investasi asing sangat terbatas khususnya pada sumber daya alam strategis. Sedangkan di Indonesia, praktek investasi asing ini bersifat liberal dimana kepemilikan sahamnya bahkan mencapai seratus persen.

Masih terdapat beberapa artikel lain yang dimuat dalam Volume 25 Nomor 3 September 2018 ini, di samping beberapa artikel di atas. Semoga dengan hadirnya tulisan-tulisan dalam Jurnal Ius Quia Iustum ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan pembaca dan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan hukum di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Ius Quia Iustum. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.

Published: January 17, 2019

Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

sri hastuti puspitasari (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
427-449
492

Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Mahrus Ali (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
450-471
775

Implementasi Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam Dalam Aturan Investasi Asing di Aljazair dan Indonesia

Saru Arifin (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
472-493
468

The Significance of Contractual Intention: A Comparative Analysis on English and Indonesian Law

Ulya Yasmine Prisandani (1)
(1) President University
494-514
648

Penafsiran Hukum tentang “Partisipasi Langsung dalam Permusuhan” dalam Kasus-kasus Kejahatan Perang

Arlina Permanasari (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Trisakti
515-537
402

Aspek Hukum Standarisasi Produk di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

Deviana Yuanitasari (1), Helitha Novianty Muchtar (2)
(1) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ,
(2) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
538-559
448

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan

Elisabeth Septin Puspoayu (1), Arief Rachman Hakim (2), Hanum Selsiana Bella (3)
(1) Universitas Negeri Surabaya ,
(2) Universitas Negeri Surabaya ,
(3) Universitas Negeri Surabaya
560-580
1150

Tinjauan Yuridis Persyaratan Akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Risang Pujiyanto (1), Netti Iriyanti (2), Sonny Taufan (3)
(1) Politeknik ATK Yogyakarta Kementerian Perindustrian ,
(2) Politeknik ATK Yogyakarta Kementerian Perindustrian ,
(3) Politeknik STMI Jakarta Kementerian Perindustrian
581-600
328

Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat

Zainuddin Zainuddin (1)
(1) Universitas Muslim Indonesia
601-622
588

Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Pandam Nurwulan (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
623-644
1600