Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Buku
- Republik Indonesia, Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Republik Indonesia, Jakarta, 2018.
- Tuanakotta, Theodorus. M., Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Hasil Penelitian/Tugas Akhir
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kajian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jakarta, 2014
- Jurnal
- Agbiboa, Daniel Egiegba, “Between Corruption and Development: The Political Economy of State Robbery in Nigeria”, Journal of Business Ethics, Vol. 108 No. 3, 2012.
- Ali, Mahrus, “Hubungan Antara Sumber dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penetapan Uang Pengganti”, Jurnal Ius Quia Iustum, No. 1 Vol. 21, 2014.
- Anisah, S. dan Trisno Raharjo, “Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender”, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 1, 2018.
- Atmadja, A.P. Edi, “Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penyetoran Ke Kas Negara: Suatu Kajian Hukum Doktrinal”, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol. 3 No. 2, 2017.
- Listiyanto, Apri, “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1 No. 1, 2012.
- Paeh, Karel Antonius, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Kartalogis, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Prasetyo, Fadli dan Kukuh, “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 3, 2012.
- Sianturi, Ronald Hasudungan dan Ahmad Feri Tanjung, “Implementation Imprisonment Penalty as Subsidiary of Fine Penalty: Inconsistency of State Financial Losses”, International Journal Of Environmental & Science Education, Vol. 17 No. 7, 2017.
- Makalah
- Prabowo, Agus, “Tantangan Penataan Dalam Iklim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia”, Makalah pada Intenational Business Integrity Conference (IBIC) 2016, 17 November 2016.
- Internet
- “Trend Korupsi Kesehatan Periode 2010 – 2015”, https://antikorupsi.org/sites/ default/files/files/Siaran%20Pers/Tren%20Korupsi%20Kesehatan%202017.pdf , diakses pada tanggal 7 Desember 2018.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 5.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 240.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 233
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 33.
- Putusan Pengadilan
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 363 K/PID.SUS/2016 mengenai Pengadaan Cathlab pada Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukit Tinggi Tahun Anggaran 2012 dengan terdakwa H. Mawardi.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg mengenai Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan pengadaan 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan pada Rumah Sakit Cibabat Kota Cimahi yang bersumber dari Bantuan APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dengan terdakwa dr. Endang Kesuma Wardani.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 30/PID.SUS/TPK/2017/PNJKT.PST mengenai perkara tindak pidana korupsi pengadaan program peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan pada pusat penanggulangan masalah kesehatan Tahun 2005 dengan terdakwa Siti Fadilah Supari.
References
Buku
Republik Indonesia, Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Republik Indonesia, Jakarta, 2018.
Tuanakotta, Theodorus. M., Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kajian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jakarta, 2014
Jurnal
Agbiboa, Daniel Egiegba, “Between Corruption and Development: The Political Economy of State Robbery in Nigeria”, Journal of Business Ethics, Vol. 108 No. 3, 2012.
Ali, Mahrus, “Hubungan Antara Sumber dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penetapan Uang Pengganti”, Jurnal Ius Quia Iustum, No. 1 Vol. 21, 2014.
Anisah, S. dan Trisno Raharjo, “Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender”, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 1, 2018.
Atmadja, A.P. Edi, “Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penyetoran Ke Kas Negara: Suatu Kajian Hukum Doktrinal”, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol. 3 No. 2, 2017.
Listiyanto, Apri, “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1 No. 1, 2012.
Paeh, Karel Antonius, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Kartalogis, Vol. 5 No. 2, 2017.
Prasetyo, Fadli dan Kukuh, “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 3, 2012.
Sianturi, Ronald Hasudungan dan Ahmad Feri Tanjung, “Implementation Imprisonment Penalty as Subsidiary of Fine Penalty: Inconsistency of State Financial Losses”, International Journal Of Environmental & Science Education, Vol. 17 No. 7, 2017.
Makalah
Prabowo, Agus, “Tantangan Penataan Dalam Iklim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia”, Makalah pada Intenational Business Integrity Conference (IBIC) 2016, 17 November 2016.
Internet
“Trend Korupsi Kesehatan Periode 2010 – 2015”, https://antikorupsi.org/sites/ default/files/files/Siaran%20Pers/Tren%20Korupsi%20Kesehatan%202017.pdf , diakses pada tanggal 7 Desember 2018.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 5.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 240.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 233
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 33.
Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 363 K/PID.SUS/2016 mengenai Pengadaan Cathlab pada Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukit Tinggi Tahun Anggaran 2012 dengan terdakwa H. Mawardi.
Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg mengenai Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan pengadaan 17 (tujuh belas) jenis alat kesehatan pada Rumah Sakit Cibabat Kota Cimahi yang bersumber dari Bantuan APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dengan terdakwa dr. Endang Kesuma Wardani.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 30/PID.SUS/TPK/2017/PNJKT.PST mengenai perkara tindak pidana korupsi pengadaan program peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan pada pusat penanggulangan masalah kesehatan Tahun 2005 dengan terdakwa Siti Fadilah Supari.