Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Buku
- Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010.
- Kusumaadmadja, Mochtar, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.
- MD., Muh. Mahfud, Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Najih, Muhammad, Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaruan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014.
- Tongat, Hukum Pidana Indonesia: Dalam Prespektif Pembaruan, UMM Press, Malang, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono, Pembocor Rahasia/Wistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia, Wacana Goverminyboard, Jakarta, 2016.
- Shidarta, Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute, Jakarta, 2012.
- Sundari, Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Jurnal
- Alschuler, Albert, “Plea Bargaining and its History”, Journal Articles Unniversity of Chicago Law School, Volume 79, Nomor 1, 1979.
- Igor dan Ivana, “Plea Bargaining: A Challenging Issue in the Law and Economics”, Faculty Of Law, 2010.
- Mulyadi, Lilik, “Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume III, Nomor 2, 2014.
- Langbein, “Understanding the Short History of Plea Bargaining”, Yale Law Achool Legal Scholarship Repository, Rev, 261, 1979.
- Nixson dan Syafrudin Kalo, “Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, USU Law Jurnal, Volume II, Nomor 2, 2013.
- Faiz, Mohammad, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, 2009.
- Muhammad, Rusli, “Pengaturan Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Hukum Ius Quia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 22, Nomor 2, 2015.
- Sidhartha Mohapatra & Hailshree Saksena, “Plea Bargain : A Uniqie Remedy”. New York. http://indlaw.com, 2009.
- Son Haji dan Gunarto, “Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13, Nomor 1, 2018.
- Welsh S. White, “A Proposal for Reform of the Plea Bargaining Process”, University of Pennyslvania Law Revie, Vol. 119 : 439, 1971.
- Peraturan Perundang-undangan
- The Federal of Criminal Procedure
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Internet
- Chakim, Luthfi, 2015. Plea Bargaining. http://www.lutfichakim.com.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015. http:// kepaniteraan. mahkamahagung.go.id.
- Misha, 2005. Issues of Overcrowded Prisons and the Trade-Off “Plea Bargaining in the Criminal Justice”. http://www .associatedcontent.com.
- Wildya. Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. https://www.slideshare.net.
References
Buku
Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010.
Kusumaadmadja, Mochtar, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.
MD., Muh. Mahfud, Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
Najih, Muhammad, Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaruan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014.
Tongat, Hukum Pidana Indonesia: Dalam Prespektif Pembaruan, UMM Press, Malang, 2010.
Rahardjo, Satjipto, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2008.
Reksodiputro, Mardjono, Pembocor Rahasia/Wistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia, Wacana Goverminyboard, Jakarta, 2016.
Shidarta, Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute, Jakarta, 2012.
Sundari, Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
Jurnal
Alschuler, Albert, “Plea Bargaining and its History”, Journal Articles Unniversity of Chicago Law School, Volume 79, Nomor 1, 1979.
Igor dan Ivana, “Plea Bargaining: A Challenging Issue in the Law and Economics”, Faculty Of Law, 2010.
Mulyadi, Lilik, “Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume III, Nomor 2, 2014.
Langbein, “Understanding the Short History of Plea Bargaining”, Yale Law Achool Legal Scholarship Repository, Rev, 261, 1979.
Nixson dan Syafrudin Kalo, “Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, USU Law Jurnal, Volume II, Nomor 2, 2013.
Faiz, Mohammad, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, 2009.
Muhammad, Rusli, “Pengaturan Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Hukum Ius Quia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 22, Nomor 2, 2015.
Sidhartha Mohapatra & Hailshree Saksena, “Plea Bargain : A Uniqie Remedy”. New York. http://indlaw.com, 2009.
Son Haji dan Gunarto, “Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13, Nomor 1, 2018.
Welsh S. White, “A Proposal for Reform of the Plea Bargaining Process”, University of Pennyslvania Law Revie, Vol. 119 : 439, 1971.
Peraturan Perundang-undangan
The Federal of Criminal Procedure
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Internet
Chakim, Luthfi, 2015. Plea Bargaining. http://www.lutfichakim.com.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015. http:// kepaniteraan. mahkamahagung.go.id.
Misha, 2005. Issues of Overcrowded Prisons and the Trade-Off “Plea Bargaining in the Criminal Justice”. http://www .associatedcontent.com.
Wildya. Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. https://www.slideshare.net.