Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Buku
- Brata, Roby Arya, Analisis Masalah Good Governance dan Pemerintahan Strategis, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.
- Budhijanto, Danrivanto, Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Dwiyanto, Agus, (ed)., Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Dwiyanto, Agus, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Hayat, Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi), Intrans Publishing, Malang, 2018.
- Indrajit, Richardus Eko, et.al., e-Government In Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia), Andi, Yogyakarta, 2005.
- Laoly, Yasonna H., Birokrasi Digital, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019.
- Manullang, E. Fernando M., Legalisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Muhadi (ed)., Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.
- Rahayu, Amy Y.S., dan Vishnu Juwono.Birokrasi & Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Ramli, Ahmad M., Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2004.
- Rosadi, Sinta Dewi, Cyberlaw Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, Refika Aditama, 2015.
- Widodo, Joko, Akuntanbilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Young, James SL., Enabling Public Service Innovation in the 21st Century E-Government in Asia, Times Editions, Singapore, 2003.
- Jurnal
- Cahyadi, Arif, “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik”, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2, 2016.
- Heryana, Toni dan Sari Kartika Dewi, “Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Cianjur”, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Irawan, Bambang, “Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik”, Jurnal Paradigma¸ Vol. 2 No. 1, 2013.
- Purwanto, Agus dan Tony Dwi Susanto, “Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Adopsi Layanan E-Government”, INFORM, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Makalah/Pidato
- Retnowati, Nurcahyani Dewi dan Daru Retnowati. “Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat”, Seminar Nasional “Informatika” UPN “Veteran” Yogyakarta. Sabtu, 24 Mei 2008.
- Internet
- Aziz, Muhammad Faiz. Data Pribadi: Meneropong Kerangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, < https://bahasan.id/data-pribadi-meneropong-kerangka-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>, diakses tanggal 9 Juli 2020.
- BBC News Indonesia, Data KTP elektronik diserahkan ke lebih 1.200 lembaga pemerintah dan swasta, bagaimana upaya menjamin privasi ?,< https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49103924>, diakses pada 17 September 2020.
- Institute For Justice Reform, Menyelaraskan Kebijakan Data Terbuka dan Perlindungan Hak Atas Privasi, <https://icjr.or.id/menyelaraskan-kebijakan-data-terbuka-dan-perlindungan-hak-atas-privasi/>, diakses tanggal 16 Maret 2020.
- IT Governance Indonesia, Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, <https://itgid.org/perpres-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-e-government-menjawab-tantangan-revolusi-4-0-untuk-wujudkan-tata-kelola-pemerintah-dan-pelayanan-publik-transparan-dan-modern/>, diakses tanggal 16 Maret 2020.
- Ministry of the Interior and Safety, Organizational Chart, <https://www.mois. go.kr/eng/sub/a02/organChart/screen.do>, diakses pada 22 Oktober 2020.
- Moerdijat, Lestari. Perlindungan Data Pribadi, <http://lestarimoerdijat.com/ 2019/10/05/perlindungan-data-pribadi/>, diakses tanggal 16 Maret 2020
- N, Sita. Penerapan Sistem E-Government di Indonesia, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/23/penerapan-sistem-e-government-di-indonesia>, diakses tanggal 11 Maret 2020.
- National Information Resources Service, Background of the establishment, <http://www.nirs.go.kr/eng/about/about_02.jsp>, diakses pada 22 Oktober 2020.
- Rahman, Faiz dan Annisa Rahma Diasti. Bagaimana Mewujudkan UU Perlindungan Data Pribadi yang Kuat di Indonesia, < https://theconversation.com/ bagaimana-mewujudkan-uu-perlindungan-data-pribadi-yang-kuat-di-indonesia-132498>, diakses tanggal 10 Juli 2020.
- Septiani, Maya. E-Government Sebagai Strategi dalam Meminimalisasi Penyebaran Covid-19 dan Efektivitas Pelayanan Publik, <https://ombudsman.go.id/ artikel/ r/artikel--e-government-sebagai-strategi-dalam-meminimalisasi-penyebaran-covid-19-dan-efektivitas-pelayanan-publik>, diakses tanggal 7 Juli 2020.
- Peraturan
- Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , UU No. 24 Tahun 2013, Lembar Negara Nomor 232 Tahun 2013, Tambahan Lembar Negara Nomor 5475.
- Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009, Lembar Negara Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038.
- Instruksi Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, (Indonesia, Inpres No. 3 Tahun 2003).
References
Buku
Brata, Roby Arya, Analisis Masalah Good Governance dan Pemerintahan Strategis, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.
Budhijanto, Danrivanto, Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016, Refika Aditama, Bandung, 2016.
Dwiyanto, Agus, (ed)., Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
Dwiyanto, Agus, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
Hayat, Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi), Intrans Publishing, Malang, 2018.
Indrajit, Richardus Eko, et.al., e-Government In Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia), Andi, Yogyakarta, 2005.
Laoly, Yasonna H., Birokrasi Digital, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019.
Manullang, E. Fernando M., Legalisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
Muhadi (ed)., Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.
Rahayu, Amy Y.S., dan Vishnu Juwono.Birokrasi & Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
Ramli, Ahmad M., Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2004.
Rosadi, Sinta Dewi, Cyberlaw Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, Refika Aditama, 2015.
Widodo, Joko, Akuntanbilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
Young, James SL., Enabling Public Service Innovation in the 21st Century E-Government in Asia, Times Editions, Singapore, 2003.
Jurnal
Cahyadi, Arif, “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik”, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2, 2016.
Heryana, Toni dan Sari Kartika Dewi, “Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Cianjur”, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1 No. 1, 2013.
Irawan, Bambang, “Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik”, Jurnal Paradigma¸ Vol. 2 No. 1, 2013.
Purwanto, Agus dan Tony Dwi Susanto, “Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Adopsi Layanan E-Government”, INFORM, Vol. 3 No. 1, 2018.
Makalah/Pidato
Retnowati, Nurcahyani Dewi dan Daru Retnowati. “Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat”, Seminar Nasional “Informatika” UPN “Veteran” Yogyakarta. Sabtu, 24 Mei 2008.
Internet
Aziz, Muhammad Faiz. Data Pribadi: Meneropong Kerangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, < https://bahasan.id/data-pribadi-meneropong-kerangka-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>, diakses tanggal 9 Juli 2020.
BBC News Indonesia, Data KTP elektronik diserahkan ke lebih 1.200 lembaga pemerintah dan swasta, bagaimana upaya menjamin privasi ?,< https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49103924>, diakses pada 17 September 2020.
Institute For Justice Reform, Menyelaraskan Kebijakan Data Terbuka dan Perlindungan Hak Atas Privasi, <https://icjr.or.id/menyelaraskan-kebijakan-data-terbuka-dan-perlindungan-hak-atas-privasi/>, diakses tanggal 16 Maret 2020.
IT Governance Indonesia, Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, <https://itgid.org/perpres-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-e-government-menjawab-tantangan-revolusi-4-0-untuk-wujudkan-tata-kelola-pemerintah-dan-pelayanan-publik-transparan-dan-modern/>, diakses tanggal 16 Maret 2020.
Ministry of the Interior and Safety, Organizational Chart, <https://www.mois. go.kr/eng/sub/a02/organChart/screen.do>, diakses pada 22 Oktober 2020.
Moerdijat, Lestari. Perlindungan Data Pribadi, <http://lestarimoerdijat.com/ 2019/10/05/perlindungan-data-pribadi/>, diakses tanggal 16 Maret 2020
N, Sita. Penerapan Sistem E-Government di Indonesia, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/23/penerapan-sistem-e-government-di-indonesia>, diakses tanggal 11 Maret 2020.
National Information Resources Service, Background of the establishment, <http://www.nirs.go.kr/eng/about/about_02.jsp>, diakses pada 22 Oktober 2020.
Rahman, Faiz dan Annisa Rahma Diasti. Bagaimana Mewujudkan UU Perlindungan Data Pribadi yang Kuat di Indonesia, < https://theconversation.com/ bagaimana-mewujudkan-uu-perlindungan-data-pribadi-yang-kuat-di-indonesia-132498>, diakses tanggal 10 Juli 2020.
Septiani, Maya. E-Government Sebagai Strategi dalam Meminimalisasi Penyebaran Covid-19 dan Efektivitas Pelayanan Publik, <https://ombudsman.go.id/ artikel/ r/artikel--e-government-sebagai-strategi-dalam-meminimalisasi-penyebaran-covid-19-dan-efektivitas-pelayanan-publik>, diakses tanggal 7 Juli 2020.
Peraturan
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , UU No. 24 Tahun 2013, Lembar Negara Nomor 232 Tahun 2013, Tambahan Lembar Negara Nomor 5475.
Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009, Lembar Negara Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038.
Instruksi Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, (Indonesia, Inpres No. 3 Tahun 2003).