Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Halal certification for products is the obligation of all business actors (Article 4 UUJPH). MSMEs also need to enjoy the facility of halal certification from local governments, but the number of halal-certified UMKM products in Central Kalimantan tends to be low. This research raises two problems, first, how to facilitate the implementation of halal certification for UMKM products in Central Kalimantan. Second, what is the role of the Central Kalimantan regional government in providing legal protection to MSMEs by facilitating halal certification of food products. This is an empirical or socio-legal legal research that uses primary data and secondary data. The results of this study concluded: 1. The facilitation of halal certification for UMKM products in Central Kalimantan was carried out in the form of, first, socialization and training of MSMEs regarding non-formal halal certification; Second, the budget policy for the cost of halal certification for new MSME entrepreneurs 2018-2019 at the Ministry of Trade and Industry of Central Kalimantan Province, however, is not a priority and has very little quota compared to the number of MSMEs; Third, the realization of certification fee assistance is carried out every year but information and coordination between the Provincial and Regency / City Governments is still weak as a result of limited access to MSMEs. 2. The Central Kalimantan government has played a role in providing preventive legal protection for MSMEs through the facilitation of halal certification in the sector of Industry, Ministry of Industry and Industry of Central Kalimantan and regencies / cities, but this has not been maximally implemented.
Keywords
Article Details
References
- Buku
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021, Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penangannya oleh Pengadilan dalam Linkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1986.
- Keraf, A.Sony, Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sidarta, “Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H., Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010.
- Yafie, Ali, dkk., Fikih Perdagangan Bebas, Teraju, Jakarta, 2004.
- Jurnal
- Anton Apriyantono, “LPPOM MUI Harus Diperkuat”, Jurnal Halal, No. 101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta, LPPOM MUI.
- Muh. Zumar Aminuddin, “Sertifikasi Produk Halal: Studi perbandingan Indonesia dan Thailand”. Jurnal Shahih - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016.
- Nidya Waras Suyekti, “Jaminan Produk Halal Perspektif Kelembagaan”Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014.
- Nurul Huda, “Pemahaman produsen makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)”Jurnal Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
- Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam Hukum Islam” Amwaluna, Vol. 1 No. 1, Januari, 2017.
- Sulistyo Prabowo dan Azmawani Abd Rahman, “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian” , Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 34 No. 1, Juli 2016: 57-70
- Sandiaga Uno, “Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi”, Jurnal Halal, No. 91 Th. XIV Tahun 2011, Jakarta, LPPOM MUI.
- Peraturan Hukum
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5492
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5604
- Internet
- https://kabar24.bisnis.com/read/20190226/15/893745/ini-biaya-bikin-sertifikat-halal-dari-mui diakses tanggal 24 Juli 2019.
References
Buku
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021, Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, 2017.
Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Prenada Media, Jakarta, 2018.
Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penangannya oleh Pengadilan dalam Linkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1986.
Keraf, A.Sony, Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Sidarta, “Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H., Refika Aditama, Jakarta, 2011.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010.
Yafie, Ali, dkk., Fikih Perdagangan Bebas, Teraju, Jakarta, 2004.
Jurnal
Anton Apriyantono, “LPPOM MUI Harus Diperkuat”, Jurnal Halal, No. 101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta, LPPOM MUI.
Muh. Zumar Aminuddin, “Sertifikasi Produk Halal: Studi perbandingan Indonesia dan Thailand”. Jurnal Shahih - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016.
Nidya Waras Suyekti, “Jaminan Produk Halal Perspektif Kelembagaan”Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014.
Nurul Huda, “Pemahaman produsen makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)”Jurnal Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam Hukum Islam” Amwaluna, Vol. 1 No. 1, Januari, 2017.
Sulistyo Prabowo dan Azmawani Abd Rahman, “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian” , Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 34 No. 1, Juli 2016: 57-70
Sandiaga Uno, “Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi”, Jurnal Halal, No. 91 Th. XIV Tahun 2011, Jakarta, LPPOM MUI.
Peraturan Hukum
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5492
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5604
Internet
https://kabar24.bisnis.com/read/20190226/15/893745/ini-biaya-bikin-sertifikat-halal-dari-mui diakses tanggal 24 Juli 2019.