Isi Artikel Utama

Abstrak

The handling of unfair business competition cases by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) cannot run alone without the help and support of other law enforcement agencies, one of which is the Police Investigator. Its support is related to the summoning of the reported, witnesses and expert witnesses, collection of evidence and examinations that contain elements of competition law crimes as mandated by Law Number 5 of 1999. The issues examined in this research are, first, what is the role played by police investigators. in the enforcement of business competition law, has it been integrated with KPPU? second, how is the integration between KPPU and police investigators in enforcing business competition law? This is a normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study conclude that the role of Police Investigators in enforcing business competition law begins during the investigation and examination process. KPPU requests assistance to present the reported, witnesses, expert witnesses as well as anyone involved in business competition cases. Then after a decision is issued by the KPPU that has not been filed for objection, the investigator can follow up if it contains a criminal aspect. The integration between the KPPU and the Police Investigators of the Republic of Indonesia is manifested in the form of a Memorandum of Understanding which is then followed up with a cooperation to form a Working Group between KPPU and Police Investigators in handling business competition cases.

Kata Kunci

Business competition integration of KPPU and Police legal enforcement

Rincian Artikel

Cara Mengutip
Sukarmi, S. (2021). Integrasi Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28(2), 348–372. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art6

Referensi

  1. Buku
  2. Atmosudirjo, Pramudji, Hukum Administrasi Negara, Bhakti Indonesia, Jakarta, 2010.
  3. Sofyan, Andi dan Asis, Abdul, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Prenada Media, Surabaya, 2017.
  4. Indroarto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradillan Tata Usaha Negara, Edisi Baru , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2016.
  5. Is, Muhammad Said, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,: sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Malang, Sentara Press, 2016.
  6. Hadjon, M. Philiphus, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction To The Administrative Law, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.
  7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Laporan Kinerja Tahun 2019”, Jakarta, 2019.
  8. Lubis, Andi Fahmi, dkk., Hukum Persaingan Usaha , Buku Teks, Edisi Kedua, GiZ-KPPU, Jakarta, 2017.
  9. Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Edisi Revisi, Jakarta, 2017.
  10. Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2010.
  11. Rokan, Kamal, Mustafa, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
  12. Jurnal
  13. Daud, Irmalina Irna, “Evaluasi Terhadap Fungsi dan Kedudukan KPPU”, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol. 2 No. 1, Agustus 2006 (63-84).
  14. Kagramanto, L. Budi, “Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU”, Jurnal Ilmu Hukum, Yustisia, 2007.
  15. Asshiddiqie, Jimly, “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”, Konpress, 2006.
  16. Mantili, Rai, dkk., “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Padjadjaran, Volume 3 Nomer 1 Tahun 2016, [ISSN2460-1543], [e-ISSN 2442-9325].
  17. Mohammad Reza, “Kerjasama KPPU dengan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Persaingan Usaha, KPPU, Edisi 5, Jakarta, 2011.
  18. Supriatna, “Peresekongkolan Bisnis dalam Bentuk Perjanjian Kartel”, Jurnal Hukum Positum Vol 1, No. 1, 2016.
  19. Yosefa, Diana, “Efisiensi dan Pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha “, Jurnal Persaingan Usaha, edisi 3, Komisi Pengawas Persaiangan Usaha, 2010.
  20. Internet
  21. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks http:// www.reformasihukum.org, Jakarta, 6 Juli 2009.
  22. The Federal Trade Commission, “A Guide to the Federal Trade Commission” www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/general/geno3.shtm, diakses tanggal 12 Mei 2009.
  23. http://kppu.go.id/blog/2016/02/daftar-terlapor-yang-belum-melaksanakan-putusan-kppu.
  24. Peraturan Perundang-undangan
  25. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  26. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
  27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisisn Negara Indonesia
  28. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat
  29. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha