Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Law Number 39 of 2008 gives the president authority to appoint a Deputy Minister. However, the appointment of the Deputy Minister, both in terms of regulation and practice, did not restrict the power of the President as mandated by the 1945 Constitution after the reform. There are 2 problem formulations in this research: first, what are the dynamics of the post-reformation arrangements for the appointment of Deputy Minister for President? Second, what is the urgency of limiting the power of the President in appointing the Deputy Minister in post-reformation era? This is a normative research using statutory, conceptual, case and historical approaches. The results conclude that first, the arrangement of the presidential authority to appoint Deputy Minister has undergone various changes which resulted in a wide space for the President to appoint and determine the number of Deputy Minister. Second, there is an urgency to limit the power of the President to appoint Deputy Minister because the regulations in the State Ministry Law still has gaps in the domination of the President’s political interests, not based on the existence of certain expertise for workloads that require special handling and not in line with the effectiveness and efficiency of the state ministries. Limitation of power can be carried out by providing clear terms and indicators and involving the DPR’s considerations in the appointment of the Deputy Minister
Keywords
Article Details
References
- Buku
- Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Fuadi, Munir, Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat), PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, ctk. kesembilan, Rajawali Press, Yogyakarta, 2014.
- _______, Presiden dan Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, ctk. pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Kamis, Margarito, Kekuasaan Presiden Indonesia: Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik, ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2014.
- ______, Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amendemen UUD 1945, Ctk.Pertama, Setara Press, Malang, 2014.
- Mahfud, Moh, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Saihu, Mohammad, dkk, Mohammad Fajrul Falaakh Konsisten Mengawal Konstitusi, Ctk. Pertama, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2014.
- Yuda, Hanta, Presidensialisme Setengah Hati, ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Jurnal
- Aidin, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. II, No. 5, Agustus, 2014.
- Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum”, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 3, Juli, 2009.
- M. Yasin al-Arif, “Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amendemen UUD 1945”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 2, April, 2015.
- M. Termosjuizent, “The Concept Rule Of Law”, Jentera, Edisi 3, Tahun II, November, 2004.
- Brian Z. Tamanaha, “The History and Elements of The Rule Of Law”, Singapore Journal of Legal Studies, 2012.
- Website
- “SBY Kini Punya 19 Wakil Menteri”, https://nasional.tempo.co/read/ 361705/sby-kini-punya-19-wakil-menteri, diakses pada tangal 5 April 2020.
- “Komposisi Wakil Menteri Jokowi 5 dari Parpol, 5 dari Professional serta Timses”, https://nasional.kompas.com/read/2019/10/25/16234391/komposisi-wakil-menteri-jokowi-5-dari-parpol-5-profesional-serta-timses-dan?page=all, diakses pada tanggal 29 September 2020.
- “Wakil Menteri Kabinet Jokowi; Antara Kompromi Politik dan Pemborosan Anggaran”, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50179625, diakses pada tangal 5 April 2020.
- Peraturan Perundang-Undangan dan Risalah Sidang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916).
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 jo Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri
- DPR RI, Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Kementerian Negara, Kamis 16 Oktober 2008.
- Tim Penyusunan Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 Tahun 1945 buku IV: tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010.
- Putusan MK
- Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang pengujian atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
References
Buku
Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, Gramedia, Jakarta, 2008.
Fuadi, Munir, Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat), PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, ctk. kesembilan, Rajawali Press, Yogyakarta, 2014.
_______, Presiden dan Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, ctk. pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2019.
Kamis, Margarito, Kekuasaan Presiden Indonesia: Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik, ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2014.
______, Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amendemen UUD 1945, Ctk.Pertama, Setara Press, Malang, 2014.
Mahfud, Moh, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
Saihu, Mohammad, dkk, Mohammad Fajrul Falaakh Konsisten Mengawal Konstitusi, Ctk. Pertama, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2014.
Yuda, Hanta, Presidensialisme Setengah Hati, ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
Jurnal
Aidin, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. II, No. 5, Agustus, 2014.
Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum”, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 3, Juli, 2009.
M. Yasin al-Arif, “Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amendemen UUD 1945”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 2, April, 2015.
M. Termosjuizent, “The Concept Rule Of Law”, Jentera, Edisi 3, Tahun II, November, 2004.
Brian Z. Tamanaha, “The History and Elements of The Rule Of Law”, Singapore Journal of Legal Studies, 2012.
Website
“SBY Kini Punya 19 Wakil Menteri”, https://nasional.tempo.co/read/ 361705/sby-kini-punya-19-wakil-menteri, diakses pada tangal 5 April 2020.
“Komposisi Wakil Menteri Jokowi 5 dari Parpol, 5 dari Professional serta Timses”, https://nasional.kompas.com/read/2019/10/25/16234391/komposisi-wakil-menteri-jokowi-5-dari-parpol-5-profesional-serta-timses-dan?page=all, diakses pada tanggal 29 September 2020.
“Wakil Menteri Kabinet Jokowi; Antara Kompromi Politik dan Pemborosan Anggaran”, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50179625, diakses pada tangal 5 April 2020.
Peraturan Perundang-Undangan dan Risalah Sidang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916).
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 jo Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri
DPR RI, Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Kementerian Negara, Kamis 16 Oktober 2008.
Tim Penyusunan Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 Tahun 1945 buku IV: tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010.
Putusan MK
Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang pengujian atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.