Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Buku
- Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Badrulzaman, Mariam, Darus, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin, Suatu Penjelasan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia, Edisi Revisi, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2015.
- Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2011.
- Jurnal
- Djakaria, Mulyani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi”, Jurnal Hukum Bina Mulia, Volume 3, Nomor 1, September 2018.
- Juaningsih, Imas Novita, “Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 Nomor 1, Tahun 2020.
- Khalda Fadilah, Andriyanto Adhi Nugroho, “Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021.
- Latupono, Barzah, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak di Kota Ambon”, Jurnal Hukum SASI, Volume 17, Nomor 3, Juli 2011.
- Maringan, Nikodemus, “Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2015.
- Hasil Penelitian
- Warwick McKibbin and Roshen Fernando, “The Macroeconomics Impact of Covid-19: Seven Scenarios”, Centre For Applied Macroeconomics Analysis, Working Paper, February 2020.
- Internet
- “Dampak Corona, 24 Ribu Buruh di-PHK”, https://semarang.kompas.com/ read/2020/04/08/05252591/dampak-corona-24-ribu-buruh-di-phk-ganjar-silakan- daftar-kartu-prakerja, diakses pada 23 April 2020.
- “Jokowi: Tujuan UU Ciptakerja untuk Sediakan Lapangan Kerja Sebanyak banyaknya”, https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01816682/jokowi-tujuan-uu-cipta-kerja-untuk-sediakan-lapangan-kerja-sebanyak-banyaknya, diakses pada 7 Februari 2021.
- “Virus Corona: Gelombang PHK di tengah Pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai puncak pada Bulan Juni, Kartu Prakerja Dianggap tak Efektif.” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52218475. Diakses pada hari Sabtu 23 Mei 2020.
- “Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 5,32 Persen, Apa Dampaknya?” https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/05/151948365/pertumbuhan-ekonomi-ri-minus-532-persen-apa-dampaknya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pertumbuhan%20ekonomi%20Indonesia,hingga%20minus%204%2C8%20persen. Diakses pada hari Sabtu 10 Oktober 2020.
- “Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020, Tumbuh 2,97 Persen.” https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html. Diakses pada hari Sabtu 23 Mei 2020.
- https://siplawfirm.id/catatan-penting-sektor-ketenagakerjaan-setelah-disahkannya- pp-nomor-35-tahun-2021/ - diakses pada tanggal 24 Mei 2021.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per).
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 907/Men/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/111/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Semarang.
- Lain-lain
- International Chambers of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses March 2020, Act No. 3 Presumed Force Majeure Event.
References
Buku
Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan, Restu Agung, Jakarta, 2009.
Badrulzaman, Mariam, Darus, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin, Suatu Penjelasan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia, Edisi Revisi, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2015.
Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2011.
Jurnal
Djakaria, Mulyani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi”, Jurnal Hukum Bina Mulia, Volume 3, Nomor 1, September 2018.
Juaningsih, Imas Novita, “Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 Nomor 1, Tahun 2020.
Khalda Fadilah, Andriyanto Adhi Nugroho, “Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021.
Latupono, Barzah, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak di Kota Ambon”, Jurnal Hukum SASI, Volume 17, Nomor 3, Juli 2011.
Maringan, Nikodemus, “Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2015.
Hasil Penelitian
Warwick McKibbin and Roshen Fernando, “The Macroeconomics Impact of Covid-19: Seven Scenarios”, Centre For Applied Macroeconomics Analysis, Working Paper, February 2020.
Internet
“Dampak Corona, 24 Ribu Buruh di-PHK”, https://semarang.kompas.com/ read/2020/04/08/05252591/dampak-corona-24-ribu-buruh-di-phk-ganjar-silakan- daftar-kartu-prakerja, diakses pada 23 April 2020.
“Jokowi: Tujuan UU Ciptakerja untuk Sediakan Lapangan Kerja Sebanyak banyaknya”, https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01816682/jokowi-tujuan-uu-cipta-kerja-untuk-sediakan-lapangan-kerja-sebanyak-banyaknya, diakses pada 7 Februari 2021.
“Virus Corona: Gelombang PHK di tengah Pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai puncak pada Bulan Juni, Kartu Prakerja Dianggap tak Efektif.” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52218475. Diakses pada hari Sabtu 23 Mei 2020.
“Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 5,32 Persen, Apa Dampaknya?” https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/05/151948365/pertumbuhan-ekonomi-ri-minus-532-persen-apa-dampaknya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pertumbuhan%20ekonomi%20Indonesia,hingga%20minus%204%2C8%20persen. Diakses pada hari Sabtu 10 Oktober 2020.
“Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020, Tumbuh 2,97 Persen.” https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html. Diakses pada hari Sabtu 23 Mei 2020.
https://siplawfirm.id/catatan-penting-sektor-ketenagakerjaan-setelah-disahkannya- pp-nomor-35-tahun-2021/ - diakses pada tanggal 24 Mei 2021.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per).
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279.
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 907/Men/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/111/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Semarang.
Lain-lain
International Chambers of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses March 2020, Act No. 3 Presumed Force Majeure Event.