Main Article Content
Abstract
Pasang-surut hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam perjalanan negeri ini telah menunjukkan menguatnya salah satu aspek dan melemahnya aspek lainnya, sangat terpengaruh oleh pemerintah negara. Maka suatu ketegasan sikap perlu ditempuh, ialah bahwa apabila ada "pergolakan" antara hukum dan kekuasaan, maka seharusnya hukum lah yang dimenangkan, demikian terungkap dari tulisan Imam Suhadi berikut ini.
Keywords
hukum
kekuasaan
pergolakan
pemerintah
negara
Article Details
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
How to Cite
Suhadi, I. (2016). HUKUM DAN KEKUASAAN. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 3(6), 44–49. https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art5