Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011 – 2025, Jakarta.
- Black, Hendry Campbell, Black Law Dictionery, West Publishing, St Paul Minn, 1970.
- Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan, Optimalisasi pengelolaan wilayah perbatasan maritime RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2007.
- Direktorat Topografi Angkatan darat, Rencana Strategis Pengelolaan Batas Wilayah Darat RI 2010-2014, Jakarta: Direktorat Topografi Angkatan Darat, 2011.
- E. Aderson, James, Public Policy Making, Praeger Publishers, New York, 1979.
- Hatta, Moh. Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya, dalam Daulat Rakyat Buku 2, Yayasan hatta, Jakarta, 2002.
- Hoogerwerf, A., Isi Dan Corak-Corak Kebijakan (Overhead Beleid), Terjemah R.L.L.Tobing, Erlangga, Jakarta, 1973.
- J.Friedrick, Carl, Man And His Government, McGraw Hill, New York, 1963.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, RPJNM 2010-2014, Jakarta : Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, 2010.
- Kemitraan Partership, Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership), Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ms Bakry, Noor, Orientasi Filsafat Pancasila, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Mustafa Lutfi, Prolog, “Keadilan DiTanah-Tanah Perbatasanâ€, yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, et. al., Editor, Keadilan Di Tanah-Tanah Perbatasan, Jurnal Transisi Intrans Institute, vol.1 .2011. Tanpa halaman.
- Soemantri M., Sri, “Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegaraâ€, Jurnal Demokrasi dan HAM, No.4 Vol.1, 2001.
- Soemasdi, Hartati, Pemikiran Tentang Filsafat Pancasila, Tanpa Penerbit, Jakarta. 1992.
- Suharto, Edi, Kebijakn Sosial Sebagai Kebijakan Publik, ALFABETA, Bandung, 2008.
- Syaukani, Imam & A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Tim Partnership for Governance Reform, Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia, The Jakarta: Partnership for Governance Reform, 2011.
- Tim Penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Wojowasito, S., Kamus Umum Belanda-Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011.
References
Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011 – 2025, Jakarta.
Black, Hendry Campbell, Black Law Dictionery, West Publishing, St Paul Minn, 1970.
Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan, Optimalisasi pengelolaan wilayah perbatasan maritime RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2007.
Direktorat Topografi Angkatan darat, Rencana Strategis Pengelolaan Batas Wilayah Darat RI 2010-2014, Jakarta: Direktorat Topografi Angkatan Darat, 2011.
E. Aderson, James, Public Policy Making, Praeger Publishers, New York, 1979.
Hatta, Moh. Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya, dalam Daulat Rakyat Buku 2, Yayasan hatta, Jakarta, 2002.
Hoogerwerf, A., Isi Dan Corak-Corak Kebijakan (Overhead Beleid), Terjemah R.L.L.Tobing, Erlangga, Jakarta, 1973.
J.Friedrick, Carl, Man And His Government, McGraw Hill, New York, 1963.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, RPJNM 2010-2014, Jakarta : Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, 2010.
Kemitraan Partership, Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership), Jakarta, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
Ms Bakry, Noor, Orientasi Filsafat Pancasila, Liberty, Yogyakarta, 1997.
Mustafa Lutfi, Prolog, “Keadilan DiTanah-Tanah Perbatasanâ€, yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, et. al., Editor, Keadilan Di Tanah-Tanah Perbatasan, Jurnal Transisi Intrans Institute, vol.1 .2011. Tanpa halaman.
Soemantri M., Sri, “Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegaraâ€, Jurnal Demokrasi dan HAM, No.4 Vol.1, 2001.
Soemasdi, Hartati, Pemikiran Tentang Filsafat Pancasila, Tanpa Penerbit, Jakarta. 1992.
Suharto, Edi, Kebijakn Sosial Sebagai Kebijakan Publik, ALFABETA, Bandung, 2008.
Syaukani, Imam & A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Tim Partnership for Governance Reform, Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia, The Jakarta: Partnership for Governance Reform, 2011.
Tim Penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
Wojowasito, S., Kamus Umum Belanda-Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011.