Main Article Content
Abstract
Pemilu dalam negara demokrasi, semestinya maupun memberikan jaminan demokrasi bagi lembaga perwakilan atau permusyawqatan. Akan tetapi pemilu yang dilakukan pada tahun 1997 dengan seperanagkat lembaga perwakilann atau permusyawaratan yang disusun beserta produk-produknya, ternyata hasilnya tidak diterima oleh rakyat. Kemyataan ini menunjukkan bahawa budaya demokrasi masih rendah. Ada berbagai faktor penyebab di antaranya, pertama, menyusun perundang-undangannya masih masih didominasi oleh rekayasa; kedua, individu-individu yang duduk dalam lembaga perwakilan atau permusyawaratan belum dapat berperan secara optimall; ketiga, rakyat masih tidak dapat menerima berbagai keputusan politik yang dihasilkan oleh perwakilan atau permusyawaratan yang telah disusun melalui pemilu. Kiranya penting dalam era reformasi ini, disusun seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang politik yang mampu menampung prinsip-prinsip demokrasi.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.