Article Sidebar

Submitted
January 17, 2017
Published
January 17, 2017
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 740 Download : 2032

Main Article Content

Abstract

One of the consumer rights is the right for food security. In fact there are still many food products distributed for people not fulfilling the health standard. This research is to study the issues of first: what are the measures taken by government in controlling the food products contaminated by the chemical substances? Second, how is the model of consumer empowerment from the threat of food products contaminated by the chemical additives?  The research method used is the empirical-normative law research. Through the library research and elucidation, the result of the research showed first; the controlling measures of government were by prohibiting the use of Formalin, Borax, Rhodamine B, Methyl Yellow as the food additives, and by controlling the distribution of food products. Second, the model of consumer empowerment that can be done is the education for the consumers by spreading the information and elucidation.

Keywords

Food products food product food security harmful food additives consumer empowerment

Article Details

How to Cite
Zazili, A., & Hartono, H. (2017). Model Pemberdayaan Konsumen terhadap Ancaman Bahaya Produk Pangan Tercemar Bahan Berbahaya Beracun di Provinsi Lampung. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(3), 391–414. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art3
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

References

  1. Daftar Pustaka
  2. Buku
  3. Sutedi, Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
  4. Nasution, AZ., Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit Daya Widya, Jakarta, 1999.
  5. Siwi Kristiyanti, Celina Tri, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
  6. Saparinto, Cahyo, dan Diana Hidayati, Bahan Tambahan Pangan, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
  7. Siahaan, N.H.T., Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei, Jakarta, 2005.
  8. Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dengan Pembahasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
  9. Cahyadi, Wisnu, Analisis&Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
  10. Laporan Penelitian
  11. Data Statistik, Sentra Informasi Keracunan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2010.
  12. Laporan Tahunan 2013 Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  13. Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Tahun 2013
  14. Laporan Penelitian Hukum, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Pangan (Perbandingan Dengan Beberapa Negara)†Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, 2013.
  15. Artikel Jurnal
  16. Mohamad Fazli, Sabri. "The Development of Consumer Protection Policies in Malaysia." International Journal of Business and Social Research 4 (6) 2014.
  17. Nurhayati, Irna, “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peradaran Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen†dalam Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2, Juni 2009.
  18. Sofyan Hasan, KN., “Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan†Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vo. 22 No. 2 April, 2015.
  19. Peraturan Perundang-undangan
  20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No, 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).
  21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063).
  22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5360).
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
  25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2013/Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan.
  26. Internet
  27. BBPOM di Bandar Lampung Musnahkan Produk Illegal Senilai 1 Milyar, http://www.pom.go.id,di akses tanggal 3 Maret 2013.
  28. Cahyono, Budi, Food Safety dan Implementasi Quality System Industri Pangan di Era Pasar Bebas, www.bappenas.go.id, diakses tanggal 11 Maret 2013.
  29. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Suratmono saat acara media gathering bertema 'Pengawasan Keamanan Pangan', Senin, (16/7/2012); http://health.kompas.com/read/ 2012/07/17/0718222/ Teliti.7.Hal.Ini.Saat.Baca.Label.Makanan, diakses tanggal 1 Maret 2013.
  30. Rumahorbo, Hotma, “pemberdayaan masyarakat sarat maknaâ€, http://www.promkes. depkes.go.id/index.php/topik-kesehatan/, diakses tanggal 1 Maret 2013.