Article Sidebar

Submitted
January 5, 2018
Published
June 5, 2018
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 4376 Download : 2897

Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksplisit maupun implisitrumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada produk hukum kebijakan layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan komparatif. Objek penelitian adalah peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, dan surat keputusan bupati. Rumusan masalah yang diteliti yaknibagaimana rumusan dan implementasi AAUPB pada produk hukum Pemerintah Daerah di DIY? Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum daerah Kabupaten Sleman belum banyak yang mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit dan belum merumuskan secara rinci asas-asas tersebut dalam ketentuan pasal-pasalnya. Produk hukum Kota Yogyakarta terutama yang berbentuk peraturan daerah sudah mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasalnya. Sedangkan produk hukum Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak yang merumuskan dan mengiplementasikan AAUPB serta menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalnya, namun jumlah produk hukum belum sebanyak Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Keywords

The general principles of good governance regional law product investment licensing service regional governments/cities Yogyakarta Special Province.

Article Details

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.

Author Biography

Eny Kusdarini, Jurusan PKn dan Hukum FIS UNY

Lektor Kepala pada Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, UNY
How to Cite
Kusdarini, E. (2018). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24(4), 663–688. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art8
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

References

  1. Adink, Henk Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman. Sourcebook HUMAN RIHGT & GOOD GOVERNANCE, SIM Special, Utrecht, 2010.
  2. Andi Gadjong, Agussalim. Analisis Filosofis Pemerintah Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Dasar Hukum Negara, dalam Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-41 No.1 Januari 2011.
  3. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
  4. Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum, Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
  5. Marbun, SF, dkk. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2001.
  6. Marbun, SF. Peradilan Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2003.
  7. Mardiasmo, Diaswati and Barnes, Paul, and Sakurai,Yuka. Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia: The Challenges.Proceedings Contemporary Issues in Public Management: The Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM XII), pages pp.1-36, Brisbane,Australia. Diakses dari QUT Digital Repository: - http://eprints.qut.edu.au/, 2008, diakses tanggal 6 April 2014.
  8. Basah, Sjahran. Ilmu Negara. Jakarta: PT Ichtiar Baru-van Hoeve, tanpa tahun.
  9. Ten Berge, J.B.J.M. dkk. Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur. Amsterdam: Samsonm H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn, 1992.
  10. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press, 1986.
  11. Triwulan Tutik,Titik. Analisis Kedudukan dan status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan UU No 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No 1 Vol 20 Januari 2013.
  12. Sri Djamiati, Tatiek. Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia, Desertasi. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2004.
  13. Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Keempat. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
  14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, LN Tahun 2009 No. 112 TLN No. 5038.
  15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN Tahun 2014 No. 292 TLN No. 5601.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
  17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan.
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam.
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat izin Usaha Perdagangan.
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan.
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
  29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakata Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering.
  30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
  31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
  32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomo 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan.
  33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.
  34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
  35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.
  36. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
  37. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
  38. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  39. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan.
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan.
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya.
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
  46. Peraturan Daerah Kaupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
  47. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu.
  48. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
  49. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.
  50. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  51. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan.
  52. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.
  53. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta
  54. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Keringanan Pelayanan Perizinan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta 2008.
  55. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang IzIn Membangun Bangun Bangunan (IMBB).
  56. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
  57. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011tentang Bangunan Gedung.
  58. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah.
  59. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi toko Modern.
  60. Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
  61. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanaman Modal di Daerah.
  62. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizian Usaha Toko Modern.
  63. Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 297 Tahun 2013 tentang pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu.
  64. Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 297 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan non Perijinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.
  65. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Operasional Pelayanan (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
  66. Surat Keputusan Bupati Sleman No. 07a/Kep.KDH/2003 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB.
  67. Surat Keputusan Bupati Sleman No. 5/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi IMB.