Main Article Content

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the influence of economic and social factors on the Human Development Index (HDI) in districts and cities of Central Java Province during the period 2014–2023.
Methods – The study employs a panel data regression approach to analyze variables including GRDP per capita, school participation rates at various education levels, the number of people living in poverty, and the number of healthcare facilities.
Findings – The results indicate that GRDP per capita and the number of health facilities have a positive and significant impact on HDI, while poverty has a negative and significant effect. School enrollment at the primary and secondary levels shows mixed results, with senior high school enrollment positively contributing to HDI.
Implication – The findings highlight the need for regional policymakers to focus on poverty alleviation, economic productivity, and the expansion of healthcare infrastructure to enhance human development outcomes.
Originality – This research provides a recent and comprehensive analysis of HDI determinants at the sub-provincial level in Central Java using a panel data approach, incorporating school enrollment by level to capture nuanced educational effects often overlooked in previous studies.


Abstrak
Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi dan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada periode 2014–2023.
Metode – Penelitian menggunakan pendekatan regresi data panel untuk menganalisis variabel yang meliputi PDRB per kapita, angka partisipasi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan, jumlah penduduk miskin, dan jumlah fasilitas kesehatan.
Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita dan jumlah fasilitas kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan. Pengaruh angka partisipasi sekolah bervariasi; pada jenjang SMA berpengaruh positif signifikan, sedangkan jenjang lainnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten.
Implikasi – Temuan ini mengindikasikan pentingnya peran kebijakan daerah dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan memperluas infrastruktur layanan kesehatan untuk mendorong peningkatan pembangunan manusia.
Orisinalitas – Penelitian ini menyajikan analisis terkini dan komprehensif mengenai determinan IPM di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan data panel, serta memperhatikan pengaruh angka partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan yang sering kali luput dalam kajian sebelumnya.

Keywords

Human Development Index Education Health Facility Poverty

Article Details

How to Cite
Romadhani, A. I., & Anwar, A. (2025). Analysis of economic and social factors affecting the Human Development Index (HDI) in Central Java. Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan, 4(1), 68–77. https://doi.org/10.20885/JKEK.vol4.iss1.art8

References

  1. Aprilia, D., & Cerya, C. (2023). Pengaruh angka partisipasi sekolah dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 21(2), 145–157.
  2. Arniwita, D., Susanti, R., & Putra, R. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 17(1), 12–25.
  3. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2014–2023. https://jateng.bps.go.id
  4. Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Pembangunan Manusia 2023. https://www.bps.go.id
  5. Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Indonesia 2025 (Proyeksi). https://www.bps.go.id
  6. Fadillah, R., & Setiartiti, N. (2021). Pengaruh belanja pemerintah dan PDRB terhadap IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(1), 23–38.
  7. Handayani, D., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh kemiskinan, pengangguran, dan belanja modal terhadap IPM di Jawa Tengah: Pendekatan data panel. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19(2), 117–128.
  8. Hidayat, S., & Perwithosuci, W. (2024). Pengaruh PDRB, upah minimum, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan terhadap IPM di Jawa Barat. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 22(1), 64–79.
  9. Khasanah, U. (2020). Ketimpangan sosial ekonomi dan pembangunan manusia di Indonesia. Jurnal Pembangunan Sosial, 8(1), 41–55.
  10. Laode, S., Hartati, A., & Yuniarti, D. (2020). Ketimpangan dan tantangan pembangunan manusia di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11(2), 85–97.
  11. Maharda, H., & Aulia, R. (2020). Belanja pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia di 12 provinsi tertinggal di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 18(1), 101–110.
  12. Maulana, I., Nurcahyani, A., & Lestari, M. (2022). Pengaruh PDRB, pengangguran, dan jumlah penduduk miskin terhadap IPM di Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 6(1), 50–62.
  13. Muliza, R., Sari, R., & Fitri, Y. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah, kemiskinan, dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 5(1), 1–12.
  14. Nastiti, A. W., & Nailufar, F. (2023). Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 6(3), 1–9.
  15. Nurmalasari, R., Ispriyanti, D., & Sudarno. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Regresi Probit Ordinal. Jurnal Gaussian, 6(1).
  16. Saputro, D. (2022). Pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bengkulu Utara. Jurnal Sosial Ekonomi, 7(2), 120–129.
  17. Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
  18. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). Pearson Education.
  19. United Nations Development Programme. (2023). Human development report 2023. https://hdr.undp.org
  20. Williyan, A., & Hasmarini, T. (2024). Analisis pengaruh PDRB per kapita, jumlah penduduk miskin, dan investasi terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 10(1), 88–102.