Main Article Content
Abstract
This thesis aims to analyze and find out the settlement of default cases in debt and credit agreements without collateral confiscation (Case Study of Decision Number 146/Pdt.G/2021/PN Bpp). This research raises two problem statements, specifically why is the settlement of default cases in debt and credit agreements carried out without security confiscation (Case Study of Decision Number 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)? and what are the consequences of case settlement in debt and credit agreements without security confiscation (Case Study of Decision Number 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)? This research uses normative research using a conceptual approach, statutory approach, and case approach. Based on the results of the research, the conclusion can be reached the settlement of default cases in debt and credit agreements in Decision Number 146/Pdt.G/2021/PN Bpp was carried out without a collateral confiscation because the collateral confiscation of the land requested by the plaintiff included a PLTU installation and included a State-Owned Enterprise that could not be used as a collateral confiscation, and referred to the Technical Guidelines for Administration and Technical General Civil Courts where in number 11 the judge did not conduct a collateral confiscation of shares, because if he violated it, it would be a violation of the Code of Ethics. As a result of the refusal of collateral confiscation in the verdict, there is no realization of the law certainty, and the principle of good faith in an agreement is not implemented. And there are some recommendations, among others: there is a separate rule that discusses the practice of implementing collateral confiscation of stocks in order to create legal certainty, and it is hoped that the Panel of Judges when making decisions in a case will pay attention to the realization of the form of legal certainty, and also the principle of good faith.
Keywords
Article Details
References
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006.
Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
Victor Nalle, Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010.
Hakim dan Abdul, “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2017.
Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, Jurnal Universitas Suryadarma, 2020.
Rika Yulita, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)” Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Edisi No. 1 Vol. 2, 2019.
Rosadi Edi, “Putusan Hakim Yang berkeadilan”, Badamai Law Journal, Vol 1, No 2, 2016.
Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, Jurnal Pemikiran Hukum, Edisi No. 1 Vol. 15, 2016.
Ummu Kultsum dan Erlina, “Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus”, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Edisi No. 3 Vol. 3, 2021.
Toriq Akbar, Suhendro , dan Yetti, “Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail”, National Conference on Social Science and Religion, 2022.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp.
References
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006.
Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
Victor Nalle, Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010.
Hakim dan Abdul, “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2017.
Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, Jurnal Universitas Suryadarma, 2020.
Rika Yulita, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)” Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Edisi No. 1 Vol. 2, 2019.
Rosadi Edi, “Putusan Hakim Yang berkeadilan”, Badamai Law Journal, Vol 1, No 2, 2016.
Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, Jurnal Pemikiran Hukum, Edisi No. 1 Vol. 15, 2016.
Ummu Kultsum dan Erlina, “Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus”, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Edisi No. 3 Vol. 3, 2021.
Toriq Akbar, Suhendro , dan Yetti, “Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail”, National Conference on Social Science and Religion, 2022.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp.