Published: November 29, 2024

Articles

Konsep Peran Serta Masyarakat Hukum Adat (MHA), Lokal dan Tradisional dalam Mengajukan dan Pembatalan Persetujuan Izin Kegiatan Penataan Ruang Terhadap Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rezim Sentralisasi

Saeful Kholik (1), Maret Priyanta (2), Nadia Astriani (3)
(1) Mahasiswa Program Doctor, Ilmu Hokum, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia ,
(2) Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia ,
(3) Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia
1-13
PDF
9

Refleksi Satu Dekade Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Felix Aglen Ndaru (1), Pansos Sugiharto (2)
(1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia ,
(2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia
14-26
PDF
36

Formulasi Polluter Pays Principle dalam Rangka Mengurangi Permasalahan Sampah Plastik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Rama Hendra Triadmaja (1), M. David Hanief (2)
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia ,
(2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
27-38
PDF
75

Refleksi Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 yang Menjadi Kontroversi Pemerintah Pusat dari Perspektif Teori George C. Edwards III

Vitriana (1), Hartuti Purnaweni (2)
(1) Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia ,
(2) Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
39-47
PDF
9

Tantangan Kebijakan Pemanfaatan Sampah Sebagai Solusi Sumber Energi Listrik Dalam Upaya Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia

Budi Hermawan (1), Muhammad Fadhil (2), Andi Shufiyah Qulub (3), Inas Affazul Muna (4), Si Yusuf Al Hafiz (5)
(1) Universitas Gadjah Mada, Indonesia ,
(2) Universitas Gadjah Mada, Indonesia ,
(3) Universitas Gadjah Mada, Indonesia ,
(4) Universitas Gadjah Mada, Indonesia ,
(5) Universitas Gadjah Mada, Indonesia
48-59
PDF
19

Signifikansi Pengaturan Strict Liability dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup untuk Mengatasi Kerancuan Konseptualnya dalam Praktik

Muhamad Agil Aufa Afinnas (1)
(1) Universitas Islam Indonesia, Indonesia
60-71
PDF
10

Pencegahan Deforestasi Guna Pemenuhan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat bagi Masyarakat Hukum Adat (Studi Pengesahan European Union Deforestation Regulation)

Aprillia Wahyuningsih (1)
(1) Pusat Studi Hukum Konstitusi, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
72-83
PDF
3

Kesesuaian Sistem Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko di Sektor Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja Dengan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Eko Prasetyo (1)
(1) Universitas Islam Indonesia, Indonesia
84-102
PDF
4

Judicial Activism Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Mewujudkan Kebersisteman Hukum Lingkungan Hidup

Sudarsono (1)
(1) Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung, Dosen LB Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia
103-117
PDF
3

Absennya Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Despan Heryansyah (1)
(1) Dosen Departemen HAN Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Peneliti Pusat Studi HAM UII, Indonesia
118-128
PDF
5

Pengelolaan Lingkungan Pada Program Shrimp Estate Guna Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat

Aditya Khrisna Murti (1), Shafa Ataina Aurellia (2)
(1) Universitas Islam Indonesia, Indonesia ,
(2) Universitas Islam Indonesia, Indonesia
129-137
PDF
22