Main Article Content
Abstract
Permen ATR/BPN Number 6 of 2018 concerning PTSL regulates the BPHTB owed on PTSL Yield Certificates. This provision conflicts with Law no. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments so the author hypothesizes that the ATR/BPN Minister issued these provisions based on the Freies Ermessen concept. The problem posed is whether it is true that the BPHTB provisions owed by Permen ATR/BPN No. 6 of 2018 adheres to the Freies Ermessen concept, secondly how ATR/BPN officials as PTSL executors respond to the settlement of these norms, this problem is discussed with a regulatory and conceptual approach, this paper concludes correctly that BPHTB is owed by Permen ATR/BPN No. 6 of 2018 adheres to the concept of freies ermessen, and ATR/BPN officials can implement the provisions of the BPHTB owed according to Permen ATR/BPN No. 6 of 2018 based on the principle of presumption of validity
Keywords
Article Details
References
- Hadjon, Philipus M., dkk, Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, Yogyakarta, 2012.
- Marbun, S,F, Mahfud MD, Moh, Pokok - Pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan Keenam, Edisi Pertama Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Palguna, I Dewa Gede, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Ridwan HR, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yoygakarta, 2009.
- Safaat, M. Ali, dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Kedua, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019.
- Evi Purnawati, Hijawati, “Freies Ermeseen Dalam Pemerintahan Indonesia “, Solusi, Vol 20 No.1 Januari 2022.
- Gunanegara, Penyelesaian BPHTB Terutang Sertipikat PTSL Pasca UU. No. 1 Tahun 2022, Lex Jurnalica, Volume 19 Nomor 2, Agustus 2022.
- Rolib Sitorus, “Konsep Freies Ermessen Dalam Akuntabilitas Administrasi Dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintahan”, Jurnal Law Pro Justitia, Vol IV. No. 2, Juni 2019.
- “Ahli Menilai Ada Kegagalan Pembuatan dalam UU Minerba”, https ://hukumonline.com, diakses tanggal 1 Maret 2023.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.
- Peraturan Menteria Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 501.
References
Hadjon, Philipus M., dkk, Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, Yogyakarta, 2012.
Marbun, S,F, Mahfud MD, Moh, Pokok - Pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan Keenam, Edisi Pertama Liberty, Yogyakarta, 2011.
Palguna, I Dewa Gede, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
Ridwan HR, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yoygakarta, 2009.
Safaat, M. Ali, dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Kedua, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019.
Evi Purnawati, Hijawati, “Freies Ermeseen Dalam Pemerintahan Indonesia “, Solusi, Vol 20 No.1 Januari 2022.
Gunanegara, Penyelesaian BPHTB Terutang Sertipikat PTSL Pasca UU. No. 1 Tahun 2022, Lex Jurnalica, Volume 19 Nomor 2, Agustus 2022.
Rolib Sitorus, “Konsep Freies Ermessen Dalam Akuntabilitas Administrasi Dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintahan”, Jurnal Law Pro Justitia, Vol IV. No. 2, Juni 2019.
“Ahli Menilai Ada Kegagalan Pembuatan dalam UU Minerba”, https ://hukumonline.com, diakses tanggal 1 Maret 2023.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.
Peraturan Menteria Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 501.