Main Article Content
Abstract
In Indonesia, Landeform is a problem that cannot be resolved well. The existence of the Government Regulation of Indonesia Number 64 of 2021 concerning the Land Bank which contains content of Landreform in it. This research will analyze the policies and linkages of Landreform after the existence of the Land Bank. This research uses normative juridical research methods, with a statute approach and library research data collection techniques. This research indicate that the goal of Landreform achievment are to decrease inequality in land ownership in order to create justice and create people's welfare through proportional control of land ownershiop, while the goal of the Land Bank refers to procurement of land for the economy and investment which focuses on country growth and country profits, even though one of the land bank’s purpose is for Landreform, the purpose of Land Bank are too many and non-specific covering public and private interests, so a balance is needed in the implementation of the Landreform.
Keywords
Article Details
References
- Limbong, Bernhard. Bank Tanah. Margaretha Pustaka. Jakarta. 2013.
- Marzuki, Peter Machmud. Penelitian Hukum. Kencana Pradana Media Group.
- Jakarta. 2011.
- Mudjiono. Politik dan Hukum Agraria. Liberty. Yogyakarta. 1977.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Soemitro, Ronni Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Kompas. Jakarta. 2008.
- Rubaie, Achmad. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Banyumedia Publishing. Malang. 2007.
- Winoto, Joyo. Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat. BPNRI. 2010.
- Alvian, Fitra dan Dian Aries Mujiburohman, Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 2 Mei 2022.
- S, Martini., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C., Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2019.
- Kantor Staf Presiden 2017, Pelaksanaan Reforma Agraria, arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 77/Kep- 7.1/III/2012 Tentang Praksis Reforma Agraria.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
References
Limbong, Bernhard. Bank Tanah. Margaretha Pustaka. Jakarta. 2013.
Marzuki, Peter Machmud. Penelitian Hukum. Kencana Pradana Media Group.
Jakarta. 2011.
Mudjiono. Politik dan Hukum Agraria. Liberty. Yogyakarta. 1977.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
Soemitro, Ronni Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Sumardjono, Maria S.W. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Kompas. Jakarta. 2008.
Rubaie, Achmad. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Banyumedia Publishing. Malang. 2007.
Winoto, Joyo. Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat. BPNRI. 2010.
Alvian, Fitra dan Dian Aries Mujiburohman, Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 2 Mei 2022.
S, Martini., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C., Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2019.
Kantor Staf Presiden 2017, Pelaksanaan Reforma Agraria, arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 77/Kep- 7.1/III/2012 Tentang Praksis Reforma Agraria.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja