Main Article Content
Abstract
This research aims to analyze and understand the dialectics in the relationship8 between representatives and constituents in the context of Indonesian politics. Within the framework of dialectics, this study explains the contradiction between constituents' expectations and the performance of representatives as a source of change and transformation in the relationship. This research adopts an analytical-descriptive research method where data is collected through literature study or book report. The approach used is a philosophical approach. The research findings indicate that the gap between constituents' expectations and the performance of representatives is a fundamental issue in this relationship. The research identifies several challenges in the relationship between representatives and constituents, including a lack of effective representation, limitations in communication and dialogue, and a lack of accountability of representatives towards constituents. However, through the dialectical approach, the argument of this research emphasizes the importance of building effective communication and dialogue, encouraging active participation of constituents, and improving the accountability of representatives to enhance political representation and responsiveness to the issues faced by constituents. This research contributes to understanding the complex relationship between representatives and constituents and provides insights into the application of dialectical concepts in the context of Indonesian politics. The implications of this research include the need to enhance political understanding and awareness among constituents, strengthen public participation, and foster sustainable relationships between representatives and constituents.
Keywords
Article Details
References
- Hadiwiyono, Sari Harun (2016), Sejarah Filsafat Barat 2, Yogyakarta: Kanisus
- Azmi, A. D. (2023). "Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik: Tinjauan atas Hubungan Wakil Rakyat dan Konstituennya." Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik, 10(1), 67-83.
- Fauziah, Nurul, & Widodo, Tri. (2021). "Keterwakilan Perempuan dalam Kebijakan Publik: Analisis Dialektika Antara Anggota DPR dan Konstituennya." Jurnal Studi Pemerintahan, 3(2), 127-144.
- Hapsari, Rina Eka. (2021). "Peran Media Massa dalam Membangun Representasi Politik Anggota DPR dan Responsivitas Terhadap Konstituen." Jurnal Komunikasi Politik Indonesia, 7(1), 67-80.
- Maulana, Khoirul. (2022). "Peran Anggota DPR dalam Mewakili Aspirasi dan Kepentingan Konstituen di Era Digital." Jurnal Kajian Politik, 7(2), 109-124.
- Purbiantoro, Wahyu. (2023). "Menggagas Akuntabilitas Legislatif di Era Digital: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Responsivitas Wakil Rakyat." Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 4(2), 141-159.
- Rahardjo, M. Dawam. (2021). "Representasi dan Akuntabilitas Legislatif: Peran DPR sebagai Pemegang Amandemen UUD 1945." Jurnal Konstitusi, 18(1), 47-62.
- Rianto, Antonius Herusetya. (2022). "Politik Representasi dalam Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Hubungan Antara Anggota DPR dan Konstituen di Jawa Timur." Jurnal Politika & Government Studies, 1(1), 42-57.
- Setiawan, Agung. (2023). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Hubungan Antara Anggota DPR dengan Konstituen." Jurnal Politik dan Sosial, 29(1), 89-102.
- Syahputra, Ryan F., & Pratomo, Adi W. (2022). "Konstituensi Online: Analisis Aktivitas Media Sosial Anggota DPR dalam Merespons Aspirasi Konstituen." Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 38(1), 100-116.
- Urbinati, Nadia (2019). "Representation as Advocacy: A Study of Democratic Deliberation." Chicago: The University of Chicago Press.
- Aiken, Hendry D (2009), Abad Ideologi Yogyakarta:Relief.
- Haryatmoko. (2021). Tanggungjawab Etis Partai Politik: Memperluas Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik, Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan DPR RI Jakarta, Senin, 22 Maret 2022. hlm 3.
References
Hadiwiyono, Sari Harun (2016), Sejarah Filsafat Barat 2, Yogyakarta: Kanisus
Azmi, A. D. (2023). "Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik: Tinjauan atas Hubungan Wakil Rakyat dan Konstituennya." Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik, 10(1), 67-83.
Fauziah, Nurul, & Widodo, Tri. (2021). "Keterwakilan Perempuan dalam Kebijakan Publik: Analisis Dialektika Antara Anggota DPR dan Konstituennya." Jurnal Studi Pemerintahan, 3(2), 127-144.
Hapsari, Rina Eka. (2021). "Peran Media Massa dalam Membangun Representasi Politik Anggota DPR dan Responsivitas Terhadap Konstituen." Jurnal Komunikasi Politik Indonesia, 7(1), 67-80.
Maulana, Khoirul. (2022). "Peran Anggota DPR dalam Mewakili Aspirasi dan Kepentingan Konstituen di Era Digital." Jurnal Kajian Politik, 7(2), 109-124.
Purbiantoro, Wahyu. (2023). "Menggagas Akuntabilitas Legislatif di Era Digital: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Responsivitas Wakil Rakyat." Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 4(2), 141-159.
Rahardjo, M. Dawam. (2021). "Representasi dan Akuntabilitas Legislatif: Peran DPR sebagai Pemegang Amandemen UUD 1945." Jurnal Konstitusi, 18(1), 47-62.
Rianto, Antonius Herusetya. (2022). "Politik Representasi dalam Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Hubungan Antara Anggota DPR dan Konstituen di Jawa Timur." Jurnal Politika & Government Studies, 1(1), 42-57.
Setiawan, Agung. (2023). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Hubungan Antara Anggota DPR dengan Konstituen." Jurnal Politik dan Sosial, 29(1), 89-102.
Syahputra, Ryan F., & Pratomo, Adi W. (2022). "Konstituensi Online: Analisis Aktivitas Media Sosial Anggota DPR dalam Merespons Aspirasi Konstituen." Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 38(1), 100-116.
Urbinati, Nadia (2019). "Representation as Advocacy: A Study of Democratic Deliberation." Chicago: The University of Chicago Press.
Aiken, Hendry D (2009), Abad Ideologi Yogyakarta:Relief.
Haryatmoko. (2021). Tanggungjawab Etis Partai Politik: Memperluas Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik, Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan DPR RI Jakarta, Senin, 22 Maret 2022. hlm 3.