Main Article Content
Abstract
The issue of forest and land fires continues to be suppressed by the Government of Indonesia to achieve the target of 2030 FOLU Net Sink in order to realize the commitment to reduce greenhouse gas (GHG) emissions and sustainable development goal (SDG) No. 13: Climate Action. However, on the other hand, the Lampung Government issued a controversial regulation in 2020, was Lampung Governor Regulation Number 33 of 2020 concerning Management of Sugarcane Harvest and Productivity, which legalizes the practice of burning. With the case study method and literature review with the perspective of George C. Edwards III Theory, the implementation of the regulation is effective from the bureaucratic structure factor, but not the communication, resources, and disposition factors. After a request for formal and material objections, finally on March 19, 2024, by the Supreme Court Decision Number: 1P/HUM/2024, ordered the Governor of Lampung to revoke the regulation.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2024 Vitriana, Hartuti Purnaweni
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Mirza; Aisyah, Siti. “Analisis Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau”, dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia, Volume 01 Nomor 01 Desember 2020 Halaman 14-34.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 19.
- Pezzulo, P. C., & Cox, R. (2018). Environmental Communication and the Public Sphere. California: SAGE Publishing.
- Purnaweni, Hartuti, “Policy Implementation George C. Edwards III”, Paparan Disampaikan dalam Mata Kuliah Teori-teori Perencanaan Lingkungan, MIL, Semarang, 30 Mei 2024.
- Putera, Roni Ekha. “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dalam Pencapaian “Millennium Development Goals””, dalam Jurnal Mimbar, Vol. 31, No. 1 (Juni, 2015): 229-239.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1P/HUM/2024 tentang Perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, tanggal 19 Maret 2024.
- Sugardiman, RA, “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030”, Paparan Disampaikan dalam Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Kepulauan Riau, Setjen KLHK, Tanjung Pinang, 20 Maret 2023.
- “Taati Putusan MA, Pemprov Lampung Cabut Pergub Tata Kelola Panen Tebu”, https://www.rmollampung.id/taati-putusan-ma-pemprov-lampung-cabut-pergub-tata-kelola-panen-tebu, diakses tanggal 6 Juni 2024.
- Takaluhede, Susanti Alfira; Gosal, Ronny; Kaenda, Ventje. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna”, dalam Jurnal Governance, Vol.2, No. 2, 2022.
References
Mirza; Aisyah, Siti. “Analisis Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau”, dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia, Volume 01 Nomor 01 Desember 2020 Halaman 14-34.
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33.
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 19.
Pezzulo, P. C., & Cox, R. (2018). Environmental Communication and the Public Sphere. California: SAGE Publishing.
Purnaweni, Hartuti, “Policy Implementation George C. Edwards III”, Paparan Disampaikan dalam Mata Kuliah Teori-teori Perencanaan Lingkungan, MIL, Semarang, 30 Mei 2024.
Putera, Roni Ekha. “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dalam Pencapaian “Millennium Development Goals””, dalam Jurnal Mimbar, Vol. 31, No. 1 (Juni, 2015): 229-239.
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1P/HUM/2024 tentang Perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, tanggal 19 Maret 2024.
Sugardiman, RA, “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030”, Paparan Disampaikan dalam Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Kepulauan Riau, Setjen KLHK, Tanjung Pinang, 20 Maret 2023.
“Taati Putusan MA, Pemprov Lampung Cabut Pergub Tata Kelola Panen Tebu”, https://www.rmollampung.id/taati-putusan-ma-pemprov-lampung-cabut-pergub-tata-kelola-panen-tebu, diakses tanggal 6 Juni 2024.
Takaluhede, Susanti Alfira; Gosal, Ronny; Kaenda, Ventje. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna”, dalam Jurnal Governance, Vol.2, No. 2, 2022.