Main Article Content
Abstract
This research was motivated by the passing of the latest regulations issued by the Ministry of Manpower in the form of Ministry of Manpower Decree Number 76 of 2024 concerning Guidelines for Implementing Pancasila Industrial Relations (HIP) amidst the globalization of work in Indonesia. Considering the various existing labor regulations, many of them have not been able to resolve wage problems in Indonesia. This can be seen from the gap between das sollen and das sein in legal wage standards. The question is whether this harmony or gap shows that the stripping system in Indonesia is in line with the values of Pancasila or not. So what can be done with the ratification of Minister of Manpower Decree Number 76 of 2024 concerning Guidelines for the Implementation of Pancasila Industrial Relations (HIP) so that it can answer problems related to workers’ wages and whether the wage system in Indonesia is in accordance with the Pancasila philosophy. Thus, the formulation of the problem in this research is: First, how consistent is the wage regulation in Indonesia with the Indonesian Minister of Manpower’s Decree Number 76 of 2024 concerning Guidelines for the Implementation of Pancasila Industrial Relations (HIP) in the wage sector amidst the globalization of work. Second, whether wage policy in Indonesia is in accordance with the basic industrial relations philosophy of Pancasila. This research was carried out using a normative juridical research method which was aimed only at written legislation or other related legal materials. The results of the research conducted by researchers are that the role and cooperation between the parties involved in Pancasila industrial relations is still felt to be lacking and wage policies in Indonesia are in accordance with the basic philosophy of Pancasila industrial relations but reform is needed considering the very rapid changes in the wage sector in employment.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2025 Alan Joan Saputra, Ayunita Nur Rohanawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Musthafa Kamal Pasha dkk, Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis, Ctk. Kedua, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002.
- Rachmat Triojo, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ctk. Pertama, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Anjar Kususiyanah, “Hubungan Industrial Pancasila Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Pancasila Industrial Relations in Job Creation Law)”, Journal of Sharia and Economic Law, Volume 1 Nomor 2, Desember, 2021.
- Dede Agus, “Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Ius Constituendum, Volume 8 Nomor 1, 2023.
- Fritjie Rumimpunu, “Sistem Hubungan Industrial Pancasila Di Indonesia Dengan Tenaga Kerja Perusahaan Dilihat Dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003)”, Rumimpunu F : Sistem Hubungan Indus, Volume 2 Nomor 2 Januari-Maret Edisi Khusus, 2014.
- Normalita Rizky, Andari Yurikosari, “Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Sistem Peradilan Di Indonesia Dengan Malaysia”, Amicus Curiae, Volume 1 Nomor 1, Jan-Mar 2024, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2024.
- Resti Fauzi dkk, “Penerapan Hubungan Industrial Pancasila Pada Perusahaan Untuk Mendorong Perumbuhan Ekonomi”, Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, Volume 1 Nomor 3 Juni 2023.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7050102/buruh-tuntut-ump-harus-naik-15-ancam-mogok-kerja-nasional. Diakses tanggal 25 Juli 2024, pukul 13.07 WIB.
- https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7327613/8-sektor-pekerjaan-yang-gajinya-di-bawah-rata-rata-nasional. Diakses tanggal 25 Juli 2024, pukul 13.30 WIB.
References
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Musthafa Kamal Pasha dkk, Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis, Ctk. Kedua, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002.
Rachmat Triojo, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ctk. Pertama, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Anjar Kususiyanah, “Hubungan Industrial Pancasila Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Pancasila Industrial Relations in Job Creation Law)”, Journal of Sharia and Economic Law, Volume 1 Nomor 2, Desember, 2021.
Dede Agus, “Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Ius Constituendum, Volume 8 Nomor 1, 2023.
Fritjie Rumimpunu, “Sistem Hubungan Industrial Pancasila Di Indonesia Dengan Tenaga Kerja Perusahaan Dilihat Dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003)”, Rumimpunu F : Sistem Hubungan Indus, Volume 2 Nomor 2 Januari-Maret Edisi Khusus, 2014.
Normalita Rizky, Andari Yurikosari, “Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Sistem Peradilan Di Indonesia Dengan Malaysia”, Amicus Curiae, Volume 1 Nomor 1, Jan-Mar 2024, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2024.
Resti Fauzi dkk, “Penerapan Hubungan Industrial Pancasila Pada Perusahaan Untuk Mendorong Perumbuhan Ekonomi”, Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, Volume 1 Nomor 3 Juni 2023.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7050102/buruh-tuntut-ump-harus-naik-15-ancam-mogok-kerja-nasional. Diakses tanggal 25 Juli 2024, pukul 13.07 WIB.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7327613/8-sektor-pekerjaan-yang-gajinya-di-bawah-rata-rata-nasional. Diakses tanggal 25 Juli 2024, pukul 13.30 WIB.