Main Article Content
Abstract
Parate execution is a legal privilege granted to documents that are equivalent to court judgments, such as mortgage and fiduciary rights. However, with the existence of a judicial review through the Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019, there are juridical implications regarding the position of Parate execution. This review specifically focuses on Article 15, Paragraph (2) and Paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. On one hand, Parate execution can achieve proportionality by balancing the interests of both parties through the inclusion of a default clause before execution by the creditor. It also ensures equal treatment of documents equivalent to court judgments by following civil procedure law procedures. On the other hand, this may result in additional procedures that do not require court approval, potentially hindering the principle of speedy justice administration.
Keywords: Parate Executie, Fiduciary Law, Mortgage Law, Executie, Speedy Administration of Justice
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2025 Ni Putu Paramita Dewi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Alizon, Joni. “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019.” Eksekusi Jurnal Of Law Vol 2 No (1) (2020).
- Djais, Mochammad. “Pikiran Dasar Hukum Eksekusi.” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000.
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan Rawls.” Jurnal Konstitusi, 2009, 146.
- Hamzah, Andi. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap. M Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- HIR/RBg
- Irawan, Reza, Tri Handayani, Nun Harrieti, and Universitas Padjadjaran. “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 345/Pdt.G/2018: Perspektif Asas Keseimbangan.” Perspektif Asas Keseimbangan 2743, no. 345 (2018): 2743–50. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1043.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. Parate Eksekusi Fidusia. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- LeIP. Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia : Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Yang Efektif & Efisien Untuk Kepastian Hukum. Jakarta, 2019.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. “Konsekuensi Peradilan Dalam Menolak Perkara Dalam Perspektif Keadilan.” Jurnal Meta-Yuridis 5, no. 2 (2022). http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/.
- Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,” n.d. www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Poesoko, Herowati. Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- Ramlan, Prilla Geonestri. “Parate Executie Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.” Artikel DJKN, 2022.
- Subekti, R. Hukum Acara Perdata. Cetakan Kedua. Bandung: Binacipta, 1982.
- Tobroni, Faiq. “Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral.” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (December 26, 2018): 307. https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.313.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Widyawati, Christine, and Hartiwiningsih Pranoto. “Perbandingan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri Dengan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang Di Surakarta.” Jur Nal Reper Torium Vol.3, no. No.2 (2016).
- Zaman, Muhammad Rutabuz. “Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019.” Jurnal Studi Islam, 2020.
References
Alizon, Joni. “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019.” Eksekusi Jurnal Of Law Vol 2 No (1) (2020).
Djais, Mochammad. “Pikiran Dasar Hukum Eksekusi.” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000.
Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan Rawls.” Jurnal Konstitusi, 2009, 146.
Hamzah, Andi. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Harahap. M Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
HIR/RBg
Irawan, Reza, Tri Handayani, Nun Harrieti, and Universitas Padjadjaran. “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 345/Pdt.G/2018: Perspektif Asas Keseimbangan.” Perspektif Asas Keseimbangan 2743, no. 345 (2018): 2743–50. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1043.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. Parate Eksekusi Fidusia. Bandung: Mandar Maju, 2021.
LeIP. Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia : Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Yang Efektif & Efisien Untuk Kepastian Hukum. Jakarta, 2019.
Luhukay, Roni Sulistyanto. “Konsekuensi Peradilan Dalam Menolak Perkara Dalam Perspektif Keadilan.” Jurnal Meta-Yuridis 5, no. 2 (2022). http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/.
Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,” n.d. www.jdih.kemenkeu.go.id.
Poesoko, Herowati. Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2023.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Ramlan, Prilla Geonestri. “Parate Executie Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.” Artikel DJKN, 2022.
Subekti, R. Hukum Acara Perdata. Cetakan Kedua. Bandung: Binacipta, 1982.
Tobroni, Faiq. “Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral.” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (December 26, 2018): 307. https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.313.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Widyawati, Christine, and Hartiwiningsih Pranoto. “Perbandingan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri Dengan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang Di Surakarta.” Jur Nal Reper Torium Vol.3, no. No.2 (2016).
Zaman, Muhammad Rutabuz. “Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019.” Jurnal Studi Islam, 2020.