Article Sidebar

Submitted
December 7, 2020
Published
February 1, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 303 Download : 289

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

This study aims to analyze the effect of the People's Business Credit, health expenditure, education expenditure, regional investment, and the number of workers on poverty alleviation from the implications of the triple track strategy policy on district/city governments in Central Java Province. This study uses secondary data from 2017 to 2019. The hypothesis testing in this study uses multiple regression analysis through the SPSS 23 program. The results of the test of the coefficient of determination (R2) obtained an Adjusted R Squared of 89%, which indicates that poverty is influenced by variables through the People's Business Credit, health spending, education spending, regional investment, and the number of workers. The results of the study partially show that education spending and regional investment have no effect on poverty alleviation, but the People's Business Credit, health spending, and the number of workers have an effect on poverty alleviation in district/city governments in Central Java Province.

Keywords

Poverty Triple Track Strategy Policy Central Java

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

How to Cite
Astuti, S. (2021). Implications of the triple track strategy policy on poverty alleviation. Asian Management and Business Review, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.20885/AMBR.vol1.iss1.art1
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Astuti, S. dan Mispiyanti. 2020. Effects of Regional Government Financial Performance on Economic Growth, Unemployment, Poverty, and Human Development Index. Jurnal (RAK) Riset Akuntansi dan Keuangan 5(1): 1-17
  2. Badan Pusat Statistik. 2018. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Semarang.
  3. Kemen. 2018. Data Kemiskinan, Jumlah Tenaga Kerja. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. http://www.bps.go.id. diakses pada 4 Juni 2020 pukul 15.05 WIB.
  4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 2020. Data Kredit Usaha Rakyat. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/v2/. diakses pada 6 Juni 2020 pukul 11.00 WIB.
  5. Fithri, N. dan Kaluge, D. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan 15(2): 129-136.
  6. Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Edisi Kesembilan. Universitas Diponegoro. Semarang.
  7. Iztihar, I. dan Ashar, K. 2018. Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil dan Perekonomian di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya: 1-13.
  8. Kementerian Keuangan RI. 2019. APBD Provinsi Jawa Tengah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Jakarta.
  9. Kemen. 2019. Data Belanja Menurut Fungsi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. http://www.djpk.kemenkeu.go.id. diakses pada 5 Juni 2020 pukul 10.15 WIB.
  10. Kemen. 2019. APBN Kita Kinerja dan Fakta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Jakarta.
  11. Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan. Jakarta.
  12. Kusmuljono, B.S. 2009. Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha. IPB Press. Bogor.
  13. Mardiana, T. Militina, dan A.R. Utary. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Timur. Jurnal Feb Unmul Inovasi 13(1) : 50-60.
  14. Nizar, C., A. Hamzah, dan S. Syahnur. 2013. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi 1(2): 1-17.
  15. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2017. Kebijakan Pemerataan Ekonomi dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Surakarta.
  16. Soleh, A. 2017. Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Economos Universitas Padjajaran 6(2): 84-92.
  17. Sudiharta, P.S.P. dan Sutrisna, K. 2014. Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana 3(10): 431-439.
  18. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Manajemen. Alfabeta. Bandung.
  19. Sukirno, S. 2005. Mikroekonomi, Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
  20. Sunusi, D.K., A. Kumenaung, dan D. Rotinsulu. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 14(2): 120-137.
  21. Syamsuri, M.R. dan Bandiyono. 2018. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Jurnal Info Artha 2(1): 11-28.
  22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Jakarta.
  23. Utama, S.B. dan N.A. Kustiani. 2012. Analisis Pengaruh Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Fungsi terhadap Pengentasan Kemiskinan di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2008-2010). Kajian Akademis BPPK. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
  24. Wijayanti, H. 2016. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan di Indonesia. https://portal-ilmu.com/konsep-pertumbuhan-ekonomi-berkeadilan-di-indonesia/. Diakses 12 Juli 2020 jam 20.00 WIB.