Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Buku
- Habibie, BJ., Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, THC Mandiri, Jakarta, 2006.
- Hatta, Mohammad, Kedaulatan Rakyat, Usaha Nasional, Surabaya, 1967.
- _______, Ke arah Indonesia Merdeka (1932), Dalam Kumpulan Karangan, Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Huda, Ni’matul, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI; Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus, Cet. Ke-satu, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Miles, Mattew B. dan A. Michael Haberman, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992.
- Rais, Amien, Suara, Amien Rais Suara Rakyat, Gema Insani Press, Jakarta, 1998.
- Simorangkir, Bonar dkk, Otonomi atau Federalisme, Cetakan kesatu, Pustaka Sinar Harpan, Jakarta, 2000.
- Suriasumantri, Jujun S, Ilmu dalam Perspektif Modal, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa ini, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Tasrin, Krismiyati, dkk. (Tim Penulis), Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia, Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, Bandung, 2012.
- Jurnal
- Heryansyah, Despan, “Peran Pemuda dalam Masa Depan Pancasila”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4, Vol. 21, Oktober 2014.
- Jaweng, Robert Endi, “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia”, Jurnal Analisis CSIS, Vol. 40, No. 2, Juni 2011.
- Pratama, Andhika Yudha, “Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, Februari 2015.
- Ridwansyah, Muhammad, “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, Nomor 4, Desember 2017.
- Soemantri, Sri, Jurnal Pasar Modal Indonesia, Januari Tahun 2000.
- Makalah Seminar
- Moebyarto, “Pertumbuhan ke Pembangunan Berkelanjutan", P3PK UGM dan PPK UGM, Yogyakarta, 23-25 Agustus 1993.
- Koran
- Republika, 6 Desember 1999.
- Tesis
- Despan Heryansyah, Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah; Studi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi, Tesis, Pasca Sarjana Hukum UII Yogyakarta, 2016.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.
- Undang-Umdamg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Putusan Pengadilan
- Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Website
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180520191547-20-299808/ pemerintah-dinilai-gagal-jalankan-enam-agenda-reformasi diakses pada tanggal 13 September 2018.
References
Buku
Habibie, BJ., Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, THC Mandiri, Jakarta, 2006.
Hatta, Mohammad, Kedaulatan Rakyat, Usaha Nasional, Surabaya, 1967.
_______, Ke arah Indonesia Merdeka (1932), Dalam Kumpulan Karangan, Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
Huda, Ni’matul, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI; Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus, Cet. Ke-satu, Nusa Media, Bandung, 2014.
Miles, Mattew B. dan A. Michael Haberman, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992.
Rais, Amien, Suara, Amien Rais Suara Rakyat, Gema Insani Press, Jakarta, 1998.
Simorangkir, Bonar dkk, Otonomi atau Federalisme, Cetakan kesatu, Pustaka Sinar Harpan, Jakarta, 2000.
Suriasumantri, Jujun S, Ilmu dalam Perspektif Modal, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa ini, Gramedia, Jakarta, 1986.
Tasrin, Krismiyati, dkk. (Tim Penulis), Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia, Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, Bandung, 2012.
Jurnal
Heryansyah, Despan, “Peran Pemuda dalam Masa Depan Pancasila”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4, Vol. 21, Oktober 2014.
Jaweng, Robert Endi, “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia”, Jurnal Analisis CSIS, Vol. 40, No. 2, Juni 2011.
Pratama, Andhika Yudha, “Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, Februari 2015.
Ridwansyah, Muhammad, “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, Nomor 4, Desember 2017.
Soemantri, Sri, Jurnal Pasar Modal Indonesia, Januari Tahun 2000.
Makalah Seminar
Moebyarto, “Pertumbuhan ke Pembangunan Berkelanjutan", P3PK UGM dan PPK UGM, Yogyakarta, 23-25 Agustus 1993.
Koran
Republika, 6 Desember 1999.
Tesis
Despan Heryansyah, Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah; Studi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi, Tesis, Pasca Sarjana Hukum UII Yogyakarta, 2016.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.
Undang-Umdamg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Putusan Pengadilan
Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Website
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180520191547-20-299808/ pemerintah-dinilai-gagal-jalankan-enam-agenda-reformasi diakses pada tanggal 13 September 2018.