Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
election is an implementation of people's souvereignty, particularly in the perspective of representative democracy. Public participation can be used as a legal test for the implementation ofpeoples's souvereignty principle. It is assumed if public participation increases, this can reflect people's souvereignty. It also reflect the positive response to the use of people political right.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan
- Konstituslonalime Indonesia,
- diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi
- Ri dan Pusat Studi Hukum Tata Negara
- Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Fatah, Eep Saifuilah, Pemilu dan Demokratisasi,
- Evaluasi terhadap Pemilu-Pemilu Orde
- Baru, Laboratorium FISIP Ui dan Mizan,
- Jakarta - Bandung, 1997
- Feith, Herbert, Pemilihan Umum 1955 di
- Indonesia, KPG, Jakarta, 1999.
- Gaffar.Afan, Politik Indonesia; TransisiMenuju
- Demokrasi, Get. Kedua, Pustaka
- Pelajar, 2000.
- Haris, Syamsudin dan Reza Sihbudi (ed),
- Menelaah Kembali Format Politik Orde
- Baru, Gramedia, Jakarta, 1995
- Haris, Syamsudin (ed), Menggugat
- PemilihanUmum Orde Baru,Yayasan
- Obor Indonesia, Jakarta, 1998
- Held. David, Demokrasi dan Tatanan Globai,
- Dari Negara Modern hingga
- Pemerintahan Kosmopoiitan,
- Penerjemah Damanhuri, Pustaka
- Peiajar, Yogyakarta, 2004
- Kcesnardi, Moh. dan Hamaily Ibrahim, Pemgantar
- Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat
- Studi Hukum Tata Negara Universitas
- Indonesia, Jakarta, 1988.
- MD, Moh. Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi
- di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Politik Hukum di Indonesia, LP3ES,
- Jakarta, 1998
- Nasution, Adnan Buyung, Asp/ras/Peme/fn/a/jan
- Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio
- Legal atas Konstituante 1956-1959, Get.
- Kedua, Grafiti, Jakarta, 2001
- Samego, Indria, dkk (ed) Dinamika Kedaulatan
- Rakyat; Dilema-Dilema dalam Pemiiu,
- Sistem Kepartaian dan Lembaga
- Perwakilan, Pustaka Cidesindo,
- Jakarta, 1997.
- Sorensen, Georg, Demokrasi dan
- Demoicraf/sas/; Proses dan Prospek
- dalam Dunia Yang Sedang Berubah,
- penerjemah 1. Made Krisna, Pustaka
- Peiajar, Yogjakarta, 2003.
- Strong, G.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Mod
- em, Kajian tentang Sejarah danBentuk-
- Bentuk Konstitusi Dunia, diterjemahkan
- oleh SPATeamwork, Penerbit Nuansa
- dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Thaib, Dahlan ," Evaluasi Pemiiu di Indonesia,
- dan Pemiiu Ideal Indonesia", tulisan
- untuk masukan di Komisi Konstitusi",
- Panwasiu Pusat, Pengawasan Pemilihan
- Umum 1999; Pertanggungjawaban
- PanwasiuPusat Tahun 1999, Panwasiu
- Pusat, Jakarta, 1999
- Repubiik Indonesia, UU No 7 Tahun 1953
- tentang Pemilihan Umum
- . UU No 15 Tahun 1969 tentang
- Pemilihan Umum untuk Anggauta
- Badan Permusywaratan/Lembaga
- Perwakilan
- , UU No 4 Tahun 1975 tentang
- Perubahan atas UU No 15 Tahun 1969
- tentang Pemilihan Umum untuk
- Anggauta Badan Permusywaratan/
- Lembaga Perwakilan
- , UU No 2 Tahun 1980 tentang
- Perubahan atas UU No 15 Tahun 1969
- sebagaimana telah di rubah dengan
- UU No 4 Tahun 1975
- , UU No. 1Tahun 1985 tentang Pemilihan
- anggota MPR, DPR dan DPRD
- , UU No. 3 Tahun 1999 tentang
- Pemilihan Umum
- , UU No 12 tahun 2004 tentang
- Pemilihan Umum untuk anggota DPR,
- DPD dan DPRD
- , UU No.23 Tahun 2003 tentang
- Pemilihan Umum presiden dan Wakil
- Presiden
References
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan
Konstituslonalime Indonesia,
diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi
Ri dan Pusat Studi Hukum Tata Negara
Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
Fatah, Eep Saifuilah, Pemilu dan Demokratisasi,
Evaluasi terhadap Pemilu-Pemilu Orde
Baru, Laboratorium FISIP Ui dan Mizan,
Jakarta - Bandung, 1997
Feith, Herbert, Pemilihan Umum 1955 di
Indonesia, KPG, Jakarta, 1999.
Gaffar.Afan, Politik Indonesia; TransisiMenuju
Demokrasi, Get. Kedua, Pustaka
Pelajar, 2000.
Haris, Syamsudin dan Reza Sihbudi (ed),
Menelaah Kembali Format Politik Orde
Baru, Gramedia, Jakarta, 1995
Haris, Syamsudin (ed), Menggugat
PemilihanUmum Orde Baru,Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta, 1998
Held. David, Demokrasi dan Tatanan Globai,
Dari Negara Modern hingga
Pemerintahan Kosmopoiitan,
Penerjemah Damanhuri, Pustaka
Peiajar, Yogyakarta, 2004
Kcesnardi, Moh. dan Hamaily Ibrahim, Pemgantar
Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat
Studi Hukum Tata Negara Universitas
Indonesia, Jakarta, 1988.
MD, Moh. Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi
di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993
Politik Hukum di Indonesia, LP3ES,
Jakarta, 1998
Nasution, Adnan Buyung, Asp/ras/Peme/fn/a/jan
Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio
Legal atas Konstituante 1956-1959, Get.
Kedua, Grafiti, Jakarta, 2001
Samego, Indria, dkk (ed) Dinamika Kedaulatan
Rakyat; Dilema-Dilema dalam Pemiiu,
Sistem Kepartaian dan Lembaga
Perwakilan, Pustaka Cidesindo,
Jakarta, 1997.
Sorensen, Georg, Demokrasi dan
Demoicraf/sas/; Proses dan Prospek
dalam Dunia Yang Sedang Berubah,
penerjemah 1. Made Krisna, Pustaka
Peiajar, Yogjakarta, 2003.
Strong, G.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Mod
em, Kajian tentang Sejarah danBentuk-
Bentuk Konstitusi Dunia, diterjemahkan
oleh SPATeamwork, Penerbit Nuansa
dan Nusamedia, Bandung, 2004
Thaib, Dahlan ," Evaluasi Pemiiu di Indonesia,
dan Pemiiu Ideal Indonesia", tulisan
untuk masukan di Komisi Konstitusi",
Panwasiu Pusat, Pengawasan Pemilihan
Umum 1999; Pertanggungjawaban
PanwasiuPusat Tahun 1999, Panwasiu
Pusat, Jakarta, 1999
Repubiik Indonesia, UU No 7 Tahun 1953
tentang Pemilihan Umum
. UU No 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum untuk Anggauta
Badan Permusywaratan/Lembaga
Perwakilan
, UU No 4 Tahun 1975 tentang
Perubahan atas UU No 15 Tahun 1969
tentang Pemilihan Umum untuk
Anggauta Badan Permusywaratan/
Lembaga Perwakilan
, UU No 2 Tahun 1980 tentang
Perubahan atas UU No 15 Tahun 1969
sebagaimana telah di rubah dengan
UU No 4 Tahun 1975
, UU No. 1Tahun 1985 tentang Pemilihan
anggota MPR, DPR dan DPRD
, UU No. 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum
, UU No 12 tahun 2004 tentang
Pemilihan Umum untuk anggota DPR,
DPD dan DPRD
, UU No.23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum presiden dan Wakil
Presiden