Main Article Content
Abstract
Purpose – This study aims to analyze the competitiveness enhancement of key sectors in Gunungkidul Regency during the 2014–2023 period and to formulate strategic recommendations for future policy improvement.
Methods – The research employs a shift-share analysis and Pearson correlation test to examine the relationship between development expenditure, private investment, and regional economic growth.
Findings – The findings indicate that development expenditure has a positive correlation with economic growth. However, its effectiveness largely depends on appropriate allocation policies and the quality of budget implementation.
Implication – Local governments need to strengthen strategies for optimizing development expenditure, focusing on infrastructure development, workforce training, and technological innovation to enhance the competitiveness of key sectors.
Originality – This study contributes to the enhancement of sectoral competitiveness in Gunungkidul Regency by applying a combination of shift-share analysis and Pearson correlation methods.
Abstrak
Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul selama periode 2014–2023, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Metode – Penelitian ini menggunakan metode analisis shift-share dan uji korelasi Pearson untuk mengkaji hubungan antara belanja pembangunan, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pembangunan memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kebijakan alokasi serta implementasi anggaran yang tepat dan terarah.
Implikasi – Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi optimalisasi belanja pembangunan dengan menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan inovasi teknologi guna mendorong peningkatan daya saing sektor unggulan.
Orisinalitas – Penelitian ini memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul melalui penerapan metode shift-share dan uji korelasi Pearson secara simultan.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2025 Bagas Wiranata, Agus Widarjono
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul. (2023). Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2023. BPS Kabupaten Gunungkidul.
- BPS. (2024). Kabupaten Gunung Kidul dalam Angka 2024. Badan Pusat Statisti
- BRIN. (2024). Indeks Daya Saing Daerah 2023. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta
- Khusaini, M. (2018). Keuangan daerah. Universitas Brawijaya Press
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022. Pemkab Gunungkidul.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purba, O., Syamil, A., Nooraini, A., Sepriano, S., & Gunawan, A. F. (2023). Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 75-88.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Stimson, R.J., Stough, R.R., & Roberts, B.H. (2006). Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy. Berlin: Springer.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill.
- World Economic Forum. (2023). The Global Competitiveness Report 2023. WEF.
References
Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul. (2023). Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2023. BPS Kabupaten Gunungkidul.
BPS. (2024). Kabupaten Gunung Kidul dalam Angka 2024. Badan Pusat Statisti
BRIN. (2024). Indeks Daya Saing Daerah 2023. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta
Khusaini, M. (2018). Keuangan daerah. Universitas Brawijaya Press
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022. Pemkab Gunungkidul.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Purba, O., Syamil, A., Nooraini, A., Sepriano, S., & Gunawan, A. F. (2023). Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 75-88.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Stimson, R.J., Stough, R.R., & Roberts, B.H. (2006). Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy. Berlin: Springer.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill.
World Economic Forum. (2023). The Global Competitiveness Report 2023. WEF.