Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 162 Download : 159

Main Article Content

Abstract

The state's agenda in fulfilling the needs of its people is one of them by carrying out various developments by utilizing natural resources. This is done by utilizing existing land in the territory of Indonesia. However, the number of state institutions in the implementation of development often results in conflicts. One of the causes of the conflict is overlapping land tenure by the community, government and private sector. Thus, in order to prevent and resolve agrarian conflicts, it is necessary to harmonize land use maps that are integrated on one map. This study intends to provide an introduction to the discussion regarding the importance of one map policy in accelerating agrarian reform as an effort to resolve agrarian conflicts. The research method used in this research is normative research and uses statutory and conceptual approaches. The results of this study show the following: One Map Policy is a government policy that can support the agrarian reform program and resolve overlapping land conflicts which are carried out with the aim of achieving legal certainty and protection as well as justice and prosperity for all Indonesian people.

Keywords

One Map Policy Agrarian Reform Agrarian Conflict

Article Details

Author Biography

Aprillia Wahyuningsih, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

 

 

References

  1. Bernhard Limbong, 2013, Reforma Agraria, Margaretha Pustaka, Jakarta.
  2. Diyan Isnaeni dan Suratman, 2018, Reforma Agraria Landreform dan Redistribusi
  3. Tanah di Indonesia, Instrans Publishing, Malang.
  4. Mahfud MD, 2017, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
  5. Muhammad Ilham Arisputra, 2015, Reforma Agraria di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
  6. Notonagoro, 1984, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
  7. Saifudin, 2009, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Yogyakarta, FH UII Press.
  8. Ana Silviana, “Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan”, Jurnal Adminitrative Law & Governance, Vo. 2 No. 2, 2019.
  9. Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”, Jurnal Rechtsvinding, Vol 1 No 1, 2012.
  10. Ulfah Dwi Rahmawati dan Moh. Indra Bangsawan, “Urgensi Kebijakan Satu Peta Untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan”, Prosiding Seminar Nasional: Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022.
  11. Adi Ahdiat, KPA: Banyak Tumpang Tindih Kekuasaan di Tanah IKN, 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn, diakses pada 03 Mei 2023.
  12. CNN Indonesia "Lahan Tambang BUMN 113 Ribu Ha Tumpang Tindih Sama Pihak Lain", 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210928091549-85-700312/lahan-tambang-bumn-113-ribu-ha-tumpang-tindih-sama-pihak-lain, diakses pada 03 Mei 2023.
  13. Dimas Andi, “APBI: Kasus tumpang tindih lahan tambang pelik karena libatkan banyak pihak”, 2020, htpps://industri.kontan.co.id/news/apbi-kasus-tumpang-tindih-lahan-tambang-pelik-karena-libatkan-banyak-pihak, diakses pada 03 Mei 2023.
  14. Lusia Arumingtyas, “Ketika Kebijakan Satu Peta Rilis, Bagaimana Akses Publik?” 2018, https://www.mongabay.co.id/2018/12/22/ketika-kebijakan-satu-peta-rilis-bagaimana-akses-publik/, diakses pada 03 Mei 2023.
  15. Sekretarian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta, https://satupeta.go.id/news-detail/56, diakses pada 03 Mei 2023.
  16. Sekretarian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP), https://satupeta.go.id/about, diakses pada 03 Mei 2023.
  17. Walhi, “Kebijakan Satu Peta Untuk Rakyat Bukan Korporasi”, 2020, https://www.walhi.or.id/kebijakan-satu-peta-untuk-rakyat-bukan-korporasi, diakses pada 03 Mei 2023.
  18. Catatan Tahunan Konsorsium Pembaharuan Agraria 2018
  19. Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria “Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan”, hlm. 3.