Main Article Content

Abstract

This study aims to analyze, first, the reliability of the implementation of hybrid e-voting in the implementation of the 2024 Election. Second, the concept of hybrid e-voting in the implementation of elections in Indonesia in the future. Research is included in normative juridical with legal and contextual approaches. The research concludes that first, despite having a strong legal basis, hybrid e-voting cannot yet be implemented in the 2024 Election for several reasons, namely: a) there is no agreement between the legislators and election organizers; b) the stages of the 2024 Election are still directed at conventional Elections; c) the absence of comprehensive implementing regulations for e-voting. Second, the concept of hybrid e-voting in the future can be implemented by preparing \regulation, institutions, facilities and infrastructure, election participants and voters from society.

Keywords

e-voting General Election (Election)

Article Details

References

  1. Abdulkarim N., Habeeb, Al., “A New M-voting System for COVID-19 Special Situation in Iraq”, International Conference on e-Health and Bioengineering (EHB), 2020.
  2. Arniti, N.K (2020) “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 4, 2020.
  3. Demiral Denise, “Random Block Verification; Improving the Norwegian Electoral Mix Net” Electronic Voting USA.
  4. Harish D, Puspalatha Ms, “E-Governance in Mysore City-Issues, Challenges and Initiatives”, Information Communication Technology, 2020.
  5. Imas Novita J., dkk. “Penerapan E-voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0.” Jurnal Sosial & Budaya, Vol. 7, 2020.
  6. Junior Hendri W., dkk. “Implementasi Sistem E-voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia.”
  7. Kris Nugroho, dkk. “Penerapan Teknologi Informasi Pada Pemilu 2019.” 2021. https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/52/26 .
  8. Loura Hardjaloka, Varida Marida S., “E-voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi.” Jurnal Konstitusi, Vol. 8, 2021.
  9. Pradana. H. G., “Menguji Normatifisasi Prinsip Kesempatan Yang Sama Sebagai Jaminan Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait”, 2019.
  10. T. Magi, “Practical Security Analysis of E-voting Systems”, Master thesis, Tallinn University of Technology, 2007.
  11. “Bawaslu : E-voting Sulit Diterapkan Pada 2024”, https://rm.id/baca-berita/pilkada/86943/terbentur-faktor-geografis-bawaslu-evoting-sulit-diterapkan-pada-2024, diakses tanggal 20 Juni 2023.
  12. “E-voting dari Kacamata Regulasi dan Keamanan Siber”, https://www.antaranews.com/berita/2783521/e-voting-dari-kacamata-regulasi-dan-keamanan-siber#mobile-src, diakses tanggal 19 Juni 2023.
  13. “Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis E-voting di Tingkat Desa”, https://nasional.kompas.com/read/2021/09/24/13185831/kemendagri-dorong-demokrasi-berbasis-e-voting-di-tingkat-desa, diakses tanggal 18 Juni 2023.
  14. “Keputusan Tak Gunakan E-voting untuk Pemilu 2024 Dinilai Tepat”, https://news.republika.co.id/berita/rc2cig409/keputusan-tak-gunakan-evoting-untuk-Pemilu-2024-dinilai-tepat, diakses tanggal 18 Juni 2023.
  15. “KPU Siapkan Peta Jalan Penggunaan Teknologi Untuk Pemilu 2024”, https://www.voaindonesia.com/a/kpu-siapkan-peta-jalan-penggunaan-teknologi-untuk-Pemilu-2024/6292788.html, diakses tanggal 19 Juni 2023.
  16. “Mendagri : Sistem E-voting Layak Diterapkan pada Pemilu di Indonesia”, https://www.beritasatu.com/politik/607059/mendagri-sistem-evoting-layak-diterapkan-pada-Pemilu-di-indonesia, diakses tanggal 19 Juni 2023.
  17. “Mungkinkah Pemilu 2024 Terapak Sistem E-voting?”, https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/07280291/mungkinkah-Pemilu-2024-terapkan-sistem-e-voting, diakses tanggal15 Juni 2023.
  18. “Perlukah Penerapan E-voting Pada Pemilu di Indonesia?”, https://nasional.kompas.com/read/2017/01/13/09373191/perlukah.pengadopsian.e-voting.pada.Pemilu.di.indonesia, diakses tanggal 15 Juni 2023.
  19. “Pimpinan DPR dan KPU Sepakat Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun”, Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id), diakses tanggal 19 Juni 2023.
  20. “Sipol KPU Mulai Beroperasi 24 Juni 2024”, https://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/sipol-kpu-mulai-beroperasi-24-juni?page=all, diakses tanggal 24 Juni 2023.
  21. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
  23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.
  24. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
  25. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  26. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.