Main Article Content
Abstract
This research aims to analyze: first, setting the requirements for legislative candidates at the regional level; second, representative relations between local people and the strengthening of local democracy. This research uses normative research methods that use statutory and conceptual approaches. The results of the research concluded, first, there is an ideas regarding setting domicile requirements for prospective candidates based on philosophical, juridical and sociological foundations. Second, the representative relationship between a legislative candidate (son of the region) and the strengthening of local democracy is the formation of an emotional relationship that has a positive side both for the community and for the party in order to realize the fulfillment of local community needs and needs that are in accordance with the competence of each region.
Keywords
Article Details
References
- Abdur Rozaki dkk, Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif, IRE, Yogyakarta, 2014.
- Bintan R Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1985.
- Fadilah Putra, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Surabaya, 2001.
- Ibnu Tricahyo, Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, In-Trans Publishing, Malang, 2009.
- Indikator Politik Indonesia, Efek Popularitas Calon Legislatif terhadap Elektabilitas Partai Jelang Pemilu 2014, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Tim National Democratic Institute, “HUBUNGAN DENGAN KONSTITUEN: Panduan Menuju Praktek-Praktek Terbaik”, National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 2008.
- Muhtar Haboddin, “Relasi Parlemen Dengan Konstituen,” Jurnal Transformative, Edisi Vol. 2, No. 1, 2016.
- Peraturan Perundang-undangan/Putusan Pengadilan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- "Masa Reses DPR untuk Serap Aspirasi Rakyat, Bukan Waktu Istirahat!", terdapat dalam https://nasional.kompas.com/read/2014/12/11/14422321/Masa.Reses.DPR.untuk.Serap.Aspirasi.Rakyat.Bukan.Waktu.Istirahat.
- “Waspadai Caleg Domisilinya Berbeda Dengan Dapilnya”, terdapat dalam https://nasional.sindonews.com/read/751562/12/waspadai-caleg-domisilinya-berbeda-dengan-dapilnya-137162778
References
Abdur Rozaki dkk, Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif, IRE, Yogyakarta, 2014.
Bintan R Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1985.
Fadilah Putra, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Surabaya, 2001.
Ibnu Tricahyo, Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, In-Trans Publishing, Malang, 2009.
Indikator Politik Indonesia, Efek Popularitas Calon Legislatif terhadap Elektabilitas Partai Jelang Pemilu 2014, 2013.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
Tim National Democratic Institute, “HUBUNGAN DENGAN KONSTITUEN: Panduan Menuju Praktek-Praktek Terbaik”, National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 2008.
Muhtar Haboddin, “Relasi Parlemen Dengan Konstituen,” Jurnal Transformative, Edisi Vol. 2, No. 1, 2016.
Peraturan Perundang-undangan/Putusan Pengadilan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Masa Reses DPR untuk Serap Aspirasi Rakyat, Bukan Waktu Istirahat!", terdapat dalam https://nasional.kompas.com/read/2014/12/11/14422321/Masa.Reses.DPR.untuk.Serap.Aspirasi.Rakyat.Bukan.Waktu.Istirahat.
“Waspadai Caleg Domisilinya Berbeda Dengan Dapilnya”, terdapat dalam https://nasional.sindonews.com/read/751562/12/waspadai-caleg-domisilinya-berbeda-dengan-dapilnya-137162778