Main Article Content
Abstract
This research is motivated by the legal dualism that applies in the Special Region of Yogyakarta regarding village treasury land, namely national land law and special regulations. The aim of this research is to determine the position of village treasury land in Argomulyo Village. Kapanewon Cangkringan, Sleman Regency after the enactment of Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 34 of 2017 concerning Village Land Utilization and the process of adjusting the certificate of use rights on land belonging to the Sultanate. This research uses empirical research methods, namely research that looks at law in real terms and how the law works. The approach method used is the historical juridical approach. The results of this research are that the position of village treasury land in Argomulyo Village, Kapanewon Cangkringan, Sleman Regency after the enactment of Yogyakarta Special Region Governor Regulation Number 34 of 2017 is still on state land based on the provisions of national land law. This is because the position of village treasury land has not yet been restored as land belonging to the Sultanate in accordance with its origins, so this regulation has not been implemented in its entirety. The process of adjusting the position is carried out by adjusting the certificate of use rights to be on land belonging to the Sultanate based on the verification report which states that the land object is the right of the anggaduh by affixing a note in the certificate recording column.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2025 Amanda Nurdiana Puspitasari, Mukmin Zakie
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan 12, Universitas Trisakti, Jakarta: Djambatan, 2008
- Ni’matul Huda, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Pipin Mustika Sari, “Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa (Studi di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran dan Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan), Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2012.
- Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1984.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 132.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
References
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan 12, Universitas Trisakti, Jakarta: Djambatan, 2008
Ni’matul Huda, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2013.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Pipin Mustika Sari, “Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa (Studi di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran dan Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan), Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2012.
Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1984.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 132.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.