Main Article Content

Abstract

Electronic Mortgage Services since 8th of July 2020 have been implemented simultaneously without going through an adequate transition and socialization period, which raises problems for its users. This research examines, first, how is the implementation of the electronic mortgage service mechanism for Creditors and PPAT? second, how to solve the obstacles faced by users of Electronic Mortgage services. This is a normative legal research supported by information from informants, namely electronic mortgage users, legal materials processing and qualitative descriptive analysis. From this research, it can be concluded that first, the mechanism for implementing Electronic Mortgage services begins with the making and inauguration of APHT by PPAT, registered with the Land Office online and the Mortgage Certificate requested and printed by the recipient of the Mortgage Rights. Second, solving the obstacles faced by Electronic Mortgage Users refers to the Technical Guidelines made by the ATR Ministry on April 29, 2020, because basically the obstacles are mostly related to IT systems and Electronic HT Service servers. HT-e users must confirm the problem to the service provider, namely the local Land Office. Users must be skilled in using the tools to complete the Granting of Mortgage Rights until the Electronic Mortgage Certificate is issued.

Keywords

Creditor electronic mortgage services implementation PPAT

Article Details

Author Biography

Pandam Nurwulan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Fakultas Hukum
How to Cite
Nurwulan, P. (2021). Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28(1), 183–202. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art9

References

  1. Buku:
  2. Anggara, et.al., Kontroversi UU ITE: Menggugat Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya,2010)
  3. Bahan Kuliah MPIH, Prof. Maria SW. Sumardjana, UGM Yogyakarta, 2014,
  4. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan Edisi Revisi, 1999)
  5. Eugenia Liliawati Mulyono, Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan, (Jakarta : Harvarindo,2003)
  6. Hasannudin Rahman, Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1995)
  7. Iman Sjahputra, Problematika Hukum Internet Indonesia, (Jakarta : PT. Prenhallindo,2002)
  8. Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985
  9. Peraturan Perundang-undangan
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
  11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
  12. Undang-Undang Nomor 21 TAhun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
  13. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  15. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 jo PP 24 Tahun 2016 tentang PPAT
  16. Permen ATR/Ka BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan secara Elektronik
  17. Internet
  18. Dirangkum dari berbagai problem yang disampaikan oleh para partisipants pada acara Webinar tentang Hak Tanggungan Elektronik via zoom yang diselenggarakan oleh SahabatDIY-INC Kerjasama dengan IDLC dan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Jum’at 17 Juli 2020.
  19. Sumber data : http://statistik.atrbpn.go.id di akses pada 10 Juli 2020
  20. Webinar SahabatDIY-INC, secara daring via platform zoom pada tanggal 17 Juli 2020