Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research is aimed at examining the relationship between the implementation of the principle of openness of the government to the fulfillment of the right to information in the land acquisition activity of the Sleman Cultural Park. The problems in this research are, first, what is the concept of fulfilling the right to information in the land acquisition policy for the public interest? Second, does the implementation of the Sleman Cultural Park land acquisition reflect the fulfillment of the right to information? This study uses an empirical legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study concluded that in the implementation of the Sleman Cultural Park land acquisition, the fulfillment of the right to information by the government was limited to a formalistic framework and had not yet reached the fulfillment of the right to information substantially, so that the community did not have full rights to information. This has led to public distrust of the government and resulted in the failure of land acquisition activities for the Sleman Cultural Park.
Keywords
Article Details
References
- Buku
- Efendi, A’an dan Freddy Purnomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Ernis, Yul, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015
- Gozali, Djoni Sumardi, Hukum Pengadaan Tanah (Asas Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum), UII Press, Yogyakarta, 2018
- Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Jurnal
- Amir, Nabbilah, Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang terhadap Alih Fungsi Lahan dalam Rangka Pembangunan Nasional, Justiciabelen, Vol 1, No 1, 2018
- Asrun, A. Muhammad , “Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi)”, Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No. 1, 2016
- Broberg, Morten dan Hans-Otto Sano, “Strengths and weaknesses in a human rightsbased approach to international development – an analysis of a rights-based approach to development assistance based on practical experiences”, The International Journal of Human Rights, Vol. 22, No. 5. 2017
- Dewi, Iga Gangga Santi, “Konflik Tentang Ganti Rugi Non Fisik Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No 3, 2017
- M. Dari Arif Mu’allifin,” Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara”, Jurnal Ahkam, Vol 4, No. 1, Juli 2016
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016
- Rahardjo, Satjipto, “Reformasi Menjadi Hukum Progresif”, Unisia,No. 53/XXVII/III/22004
- Ridwan,”Arti Penting Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, Jurnal Hukum, Vol. 27, 11 September 2004
- Sayuti, “Konsep Rechstaat dalam Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011
- Sidharta, B. Arief, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”,Jentera (Jurnal Hukum) “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004
- Syaprillah, Aditia, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan , Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016
- Taringan, Jefri Porkonanta, “Akomodasi Politik Hukum di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2324)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)
- Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156)
- Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah
- Sumber Lain
- https://jogja.tribunnews.com/2019/06/27/pembangunan-taman-budaya-sleman-masih-mencari tanah diakses pada 11 Februari 2020
- BKSI, Mencari Format Dan Konsep Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” Disajikan pada seminar “Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Memberdayakan Momentum Reformasi, Makalah, Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 12 Juni 2001
- Wawancara dengan Ibu Endang sebagai masyarakat terdampak pengadaan tanah, pada tanggal 24 Januari 2020
- Wawancara dengan Ibu NN (disamarkan), sebagai masyarakat terdampak pengadaan tanah, pada tanggal 26 Januari 2020
References
Buku
Efendi, A’an dan Freddy Purnomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
Ernis, Yul, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015
Gozali, Djoni Sumardi, Hukum Pengadaan Tanah (Asas Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum), UII Press, Yogyakarta, 2018
Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007
Jurnal
Amir, Nabbilah, Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang terhadap Alih Fungsi Lahan dalam Rangka Pembangunan Nasional, Justiciabelen, Vol 1, No 1, 2018
Asrun, A. Muhammad , “Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi)”, Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No. 1, 2016
Broberg, Morten dan Hans-Otto Sano, “Strengths and weaknesses in a human rightsbased approach to international development – an analysis of a rights-based approach to development assistance based on practical experiences”, The International Journal of Human Rights, Vol. 22, No. 5. 2017
Dewi, Iga Gangga Santi, “Konflik Tentang Ganti Rugi Non Fisik Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No 3, 2017
M. Dari Arif Mu’allifin,” Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara”, Jurnal Ahkam, Vol 4, No. 1, Juli 2016
Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016
Rahardjo, Satjipto, “Reformasi Menjadi Hukum Progresif”, Unisia,No. 53/XXVII/III/22004
Ridwan,”Arti Penting Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, Jurnal Hukum, Vol. 27, 11 September 2004
Sayuti, “Konsep Rechstaat dalam Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011
Sidharta, B. Arief, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”,Jentera (Jurnal Hukum) “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004
Syaprillah, Aditia, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan , Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016
Taringan, Jefri Porkonanta, “Akomodasi Politik Hukum di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2324)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)
Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156)
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah
Sumber Lain
https://jogja.tribunnews.com/2019/06/27/pembangunan-taman-budaya-sleman-masih-mencari tanah diakses pada 11 Februari 2020
BKSI, Mencari Format Dan Konsep Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” Disajikan pada seminar “Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Memberdayakan Momentum Reformasi, Makalah, Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 12 Juni 2001
Wawancara dengan Ibu Endang sebagai masyarakat terdampak pengadaan tanah, pada tanggal 24 Januari 2020
Wawancara dengan Ibu NN (disamarkan), sebagai masyarakat terdampak pengadaan tanah, pada tanggal 26 Januari 2020