Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Buku
- Algra, N.E., Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Tweede Druk, J.B. Wolters’ Uitgeversmaatshappij N.V., Groningen, 1951.
- Damen, L.J.A., et.al. Bestuursrecht, System, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving, BJU Boom Juridische Uitgevers, Tweede Druk, Den Haag, 2005.
- Gunanegara, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli, dan Pembebasan Tanah, PT. Tatanusa, Jakarta, 2016.
- Limbong, Bernhard, Hukum Agraria Nasional, margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Muliawan, Jarot Widya, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Buku Litera, Yogyakarta.
- Tak, P.J.P., Rechtsvorming in Nederland, Samsom H.D. Tjeenk Willink Open Universiteit, 1991.
- Ten Berge, J.B.J.M., Besturen Door de Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996.
- Zakie, Mukmin, Pergeseran Makna Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Perbandingan di Indonesia dan di Malaysia), Prosiding Seminar Nasional “Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya: Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah, dan Pengdaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum,” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Uiversitas Trisakti, Jakarta, 2017.
- Jurnal
- Andora, Hengki, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 45, No. 2, April 2016, Semarang.
- Ansari, Muhammad Insa, “Penugasan Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketanagalistrikan Dalam Prespektif Hukum Korporasi”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3, Tahun 2017.
- Ansori, Lutfil, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal Yuridis Volume 2 No. 1 Juni 2015, Jakarta.
- Santoso, Urip, “Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Reklamasi Pantai,” Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 27, Nomor 2, Juni 2015, Yogyakarta.
- Sa’adah, Nabitatus, “Kelemahan Penerapan Closed List System Serta Implikasinya dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 43, No.1, Januari 2014, Semarang.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2010).
References
Buku
Algra, N.E., Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Tweede Druk, J.B. Wolters’ Uitgeversmaatshappij N.V., Groningen, 1951.
Damen, L.J.A., et.al. Bestuursrecht, System, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving, BJU Boom Juridische Uitgevers, Tweede Druk, Den Haag, 2005.
Gunanegara, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli, dan Pembebasan Tanah, PT. Tatanusa, Jakarta, 2016.
Limbong, Bernhard, Hukum Agraria Nasional, margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
Muliawan, Jarot Widya, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Buku Litera, Yogyakarta.
Tak, P.J.P., Rechtsvorming in Nederland, Samsom H.D. Tjeenk Willink Open Universiteit, 1991.
Ten Berge, J.B.J.M., Besturen Door de Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996.
Zakie, Mukmin, Pergeseran Makna Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Perbandingan di Indonesia dan di Malaysia), Prosiding Seminar Nasional “Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya: Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah, dan Pengdaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum,” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Uiversitas Trisakti, Jakarta, 2017.
Jurnal
Andora, Hengki, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 45, No. 2, April 2016, Semarang.
Ansari, Muhammad Insa, “Penugasan Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketanagalistrikan Dalam Prespektif Hukum Korporasi”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3, Tahun 2017.
Ansori, Lutfil, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal Yuridis Volume 2 No. 1 Juni 2015, Jakarta.
Santoso, Urip, “Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Reklamasi Pantai,” Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 27, Nomor 2, Juni 2015, Yogyakarta.
Sa’adah, Nabitatus, “Kelemahan Penerapan Closed List System Serta Implikasinya dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 43, No.1, Januari 2014, Semarang.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123).
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2010).