Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
status of legal entity. The civil legal between the govemment with civil of legal entity are directed at achieving the highest welfare of the community. The pattern of cooperation contract based on the mining exploitation in juncture of foreign investment according to
the meaning and substance of the rights of the state control shall be production sharing contract.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Daftar Pustaka
- Friedmann, W. 1966. Legal Theory. London:
- Steven &Sons.
- . 1971. The State and The Rule of
- Law in A Mixed Economy. London:
- Steven &Sons.
- Gle, Kwik Kian. "Siapa yang Punya Kekayaan
- Aiam Indonesia? (artikei)" Marian
- Umum Kompas, Jakarta 20 Februari
- . "MItos Soai Badan Usaha Milik
- Negara." Marian Kompas. Jakarta, 3
- Pebruari 1997.
- Hartono, Sunaryati. 1974. Masalah-masaiah
- Dalam Joint Ventures antara Modal
- Asing dan Modal Indonesia.
- Bandung: Alumni.
- John, Head, W. 1997. Pengantar Mukum
- Ekohomi, Edisi Bahasa Indonesia
- dan Inggeris. Jakarta: ELIPS.
- Kameius, Deno. 1998. Fungsi Mukum
- Terhadap Ekonomi di Indonesia.
- PPs. Surabaya: UNAIR.
- Manan, Bagir. "Bentuk-bentuk Perbuatan
- Keperdataan yang Dapat Diiakukan
- oieh Pemerintah Daerah, (artikei)."
- Journal of Padjadjaran University.
- LP-UNPAD, Bandung, NomorS Vol. 14
- Th. 1996
- Marzuki, PeterMahmud et.ai. (editor). 1998.
- Mukum Kontrak di Indonesia, ^lekaita:
- ELIPS.
- Pertamian-BPPKA. 1998. Sejarah
- Perkembangan Production Shar
- ing Contract Jakarta.
- Subektl. 1983. Pokok-pokok Mukum
- Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- 1984. Pokok-pokok Mukum Perdata.
- Jakarta: intermasa.
- Sigit.Soetarjo. 1996. "Potensi Sumber Daya
- Mineral dan Kebangkitan Pertambangan
- Indonesia." Pidato llmiah pada
- Penganugrahan Gelar Doktor
- Monoris Causa. Bandung: 1TB. ."Analisis Kebijakan Sektor
- Pertambangan Indonesia." Makalah
- Jurusan Teknik Pertambangan Umum
- FTM-ITB, Bandung, 27 September
- . dan 8. Yudonarpodo. 1993. "Legal
- Aspects of The Mineral Industry in
- Indonesia." (Makalah). Jakarta: Indo
- nesian Mining Association (IMA).
- Turpin, Colin. 1972. Government Contract
- London: Penguin Book Ringwood.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan &
- Balai Pustaka. 1995. Kamus Besar
- Bahasa Indonesia, (edisi kedua).
- Jakarta.
- Undang-Undang Nomor44 Prp Tahun 1960
- tentang Pertambangan Minyak dan
- Gas Bum/(LN. Tahun 1960 Nomor 133).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
- tentang Penanaman Modal Asing {LH
- Tahun 1967 Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
- tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
- Pertambangan (LN Tahun 1967 Nomor
- .
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971
- tentang Perusahaan Pertambangan
- Minyak dan Gas Bum! Negara (LN
- Tahun 1971 Nomor 76).
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996
- tentang Peijanjian Karya Pengusahaan
- Pertambangan Batubara.
References
Daftar Pustaka
Friedmann, W. 1966. Legal Theory. London:
Steven &Sons.
. 1971. The State and The Rule of
Law in A Mixed Economy. London:
Steven &Sons.
Gle, Kwik Kian. "Siapa yang Punya Kekayaan
Aiam Indonesia? (artikei)" Marian
Umum Kompas, Jakarta 20 Februari
. "MItos Soai Badan Usaha Milik
Negara." Marian Kompas. Jakarta, 3
Pebruari 1997.
Hartono, Sunaryati. 1974. Masalah-masaiah
Dalam Joint Ventures antara Modal
Asing dan Modal Indonesia.
Bandung: Alumni.
John, Head, W. 1997. Pengantar Mukum
Ekohomi, Edisi Bahasa Indonesia
dan Inggeris. Jakarta: ELIPS.
Kameius, Deno. 1998. Fungsi Mukum
Terhadap Ekonomi di Indonesia.
PPs. Surabaya: UNAIR.
Manan, Bagir. "Bentuk-bentuk Perbuatan
Keperdataan yang Dapat Diiakukan
oieh Pemerintah Daerah, (artikei)."
Journal of Padjadjaran University.
LP-UNPAD, Bandung, NomorS Vol. 14
Th. 1996
Marzuki, PeterMahmud et.ai. (editor). 1998.
Mukum Kontrak di Indonesia, ^lekaita:
ELIPS.
Pertamian-BPPKA. 1998. Sejarah
Perkembangan Production Shar
ing Contract Jakarta.
Subektl. 1983. Pokok-pokok Mukum
Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
1984. Pokok-pokok Mukum Perdata.
Jakarta: intermasa.
Sigit.Soetarjo. 1996. "Potensi Sumber Daya
Mineral dan Kebangkitan Pertambangan
Indonesia." Pidato llmiah pada
Penganugrahan Gelar Doktor
Monoris Causa. Bandung: 1TB. ."Analisis Kebijakan Sektor
Pertambangan Indonesia." Makalah
Jurusan Teknik Pertambangan Umum
FTM-ITB, Bandung, 27 September
. dan 8. Yudonarpodo. 1993. "Legal
Aspects of The Mineral Industry in
Indonesia." (Makalah). Jakarta: Indo
nesian Mining Association (IMA).
Turpin, Colin. 1972. Government Contract
London: Penguin Book Ringwood.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan &
Balai Pustaka. 1995. Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (edisi kedua).
Jakarta.
Undang-Undang Nomor44 Prp Tahun 1960
tentang Pertambangan Minyak dan
Gas Bum/(LN. Tahun 1960 Nomor 133).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing {LH
Tahun 1967 Nomor 1).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan (LN Tahun 1967 Nomor
.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971
tentang Perusahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bum! Negara (LN
Tahun 1971 Nomor 76).
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996
tentang Peijanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara.