Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 2 Vol. 2 Juli 2017 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Artikel pertama membahas politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Artikel ini dilatarbelakangi dari MoU di Helsinki antara GAM dan pemerintah RI terkait dengan perdamaian konflik Aceh, yang salah satu isi perjanjiannya adalah dibentuknya KKR di Aceh. Dari latar belakang inilah, kemudian diteliti dan dijelaskan lebih dalam mengenai landasan pembentukan dan konsep dari KKR Aceh tersebut. Pada dasarnya, KKR yang dibentuk di Aceh merupakan bagian dari KKR Nasional. Akan tetapi, KKR Nasional hingga saat ini belum terbentuk. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konsep kelembagaan dari KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural yang bertujuan memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM, serta reparasi bagi korban pelanggaran HAM.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Lex Renaissance. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.LEX Renaissance
ISSN 2620-5394 (Online), ISSN 2620-5386 (Print)
Email: pascahukum@uii.ac.id
indexed in :
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright © 2016 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia