Lex Renaissance

1 Jurnal Lex Renaissance adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Lex Renaissance mulai tahun 2020 terbit empat kali dalam satu tahun (Januari, April, Juli dan Oktober). jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap semester. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian, sepanjang relevan dengan misi redaksi. jurnal ini sudah terdaftar pada LIPI dibukatikan dengan sudah terbitnya nomor ISSN (cetak) : 2620-5386; dan ISSN (Online) : 2620-5394

 

 


Vol 5, No 4 (2020): OKTOBER 2020


Cover Page
Persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia memang selalu menarik untuk dikaji. Jurnal Lex Renaisance Vol. 5, No. 4 Edisi Oktober 2020, akan menyajikan sejumlah artikel menarik dan aktual. Diawali dengan menyajikan tulisan Muhammad Isra Mahmud yang dengan judul “Peran Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi terhadap Kejahatan Korupsi yang Dilakukan oleh Kader Partai Politik) menganalisis tentang kedudukan partai politik sebagai subjek hukum privat dan peran vicarious liability dalam upaya pemidanaan badan hukum partai politik. Selanjutnya Reva Amalia dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Cybersquatting di Indonesia” yang memberi gagasan penguatan perlindungan hukum terhadap kejahatan cybersquatting di Indonesia. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi bagus dan dikenal masyarakat luas Tindakan tersebut tentu akan merugikan nama baik perusahaannya. Artikel berikutnya, tulisan Sheila Maulida Fitri, mengkaji konsep pencemaran nama baik yang tidak ditinjau dari hukum pidana karena dinilai tidak efektif, namun dikaji dari pespektif hukum perdata. Artikelnya berjudul “Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran  Hukum Perdata Murni”. Penulis meyakini penyelesaian melalui hukum perdata sangat tepat mengingat pencemaran nama baik mayoritas terjadi antar sesama individu. Artikel lain yang juga sangat menarik tentang pro kontra operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK yang ditulis oleh Muhammad Alfin Saputra. Artikel ini mengangkat persoalan apakah OTT oleh KPK sesuai dengan konsep tangkap tangan dalam KUHAP.