Main Article Content
Abstract
This abstract discusses the position of individual property rights over the customary lands of the Moi Tribe in the West Papua region using an empirical research approach. The main objective of this research is to analyze how individual property rights to the customary lands of the Moi Tribe are recognized, implemented, and perceived in daily practice, as well as their impact on cultural and environmental sustainability. This study uses empirical research methods. Secondary data was obtained through a study of literature and official documents related to customary land laws and policies in West Papua. The results of the study show that the position of individual property rights over customary land of the Moi tribe faces complex dynamics between customary traditions and formal law. Formal legal recognition of individual property rights over customary land provides legal protection, but sometimes it also has the potential to create internal conflicts within indigenous peoples. Positive impacts are seen in economic empowerment and strengthening of the cultural identity of the Moi Tribe, but challenges such as intergenerational conflicts and development pressures also surface. This research concludes that the harmonious integration between customary law and formal law as well as the active participation of the Moi Tribe community in the management of customary lands is the key to ensuring the protection of sustainable individual property rights and cultural continuity. More inclusive and sustainable policy decisions need to be considered to address these challenges.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2024 Muhammad Taufiq Hidayat, Eko Rial Nugroho
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Buku
- G. Kartasapoetra. 1985. Teknologi Konservasi Tanah dan Air . PT. Rineka. Cipta, Jakarta.
- Arikunto, S., 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W., 2017. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantittatif dan. Campuran. Yogya: Pustaka Pelajar.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, perencanaan pembangunan Hukum Nasional bidang pertanahan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Pembinaan Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 2017. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Setiady, Tolib., 2015. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: CV Alfabeta),
- Soedikno Mertokusumo, 1998, Hukum dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta. Universitas Terbuka.
- Soepomo, 1979, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soetoto, Erwin. et.al, 2021, Buku Ajar Hukum Adat. Malang : Madza Media.
- Sonata, Depri Liber. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, ISSN 1978-5186.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatig, dan R&D, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Urip Santoso, 2015, Hukum Agraria & Hak-hak Atass Tanah, Jakarta. Kencana Prenada Meida Group.
- Jurnal, Makalah, Skripsi, Penelitian
- Bur, Arifin. Hum, M & Apriani, Desi. 2017, “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”, Jurnal UIR Law Review. Vol. 01 No. 02.
- Djuanda, Luis, “Analisis Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Moi Di Kotasorong Ditinjau Menurut Undangundang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960,” Jurnal Lex Administratum, Vol. IV. No. 4.
- Hidayat, 2015, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,” Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 3.
- Mniber, Roby Herman, 2013, “Peranan Kepala Suku dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Supriori Provinsi Papua,” Tesis, Universitas Atmaja Jaya Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana
References
Buku
G. Kartasapoetra. 1985. Teknologi Konservasi Tanah dan Air . PT. Rineka. Cipta, Jakarta.
Arikunto, S., 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Creswell, John W., 2017. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantittatif dan. Campuran. Yogya: Pustaka Pelajar.
Maria S.W. Sumardjono, 2009, perencanaan pembangunan Hukum Nasional bidang pertanahan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Pembinaan Hukum dan HAM RI, Jakarta
Moleong, Lexy J., 2017. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
Setiady, Tolib., 2015. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: CV Alfabeta),
Soedikno Mertokusumo, 1998, Hukum dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta. Universitas Terbuka.
Soepomo, 1979, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
Soetoto, Erwin. et.al, 2021, Buku Ajar Hukum Adat. Malang : Madza Media.
Sonata, Depri Liber. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, ISSN 1978-5186.
Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatig, dan R&D, penerbit. Alfabeta, Bandung.
Urip Santoso, 2015, Hukum Agraria & Hak-hak Atass Tanah, Jakarta. Kencana Prenada Meida Group.
Jurnal, Makalah, Skripsi, Penelitian
Bur, Arifin. Hum, M & Apriani, Desi. 2017, “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”, Jurnal UIR Law Review. Vol. 01 No. 02.
Djuanda, Luis, “Analisis Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Moi Di Kotasorong Ditinjau Menurut Undangundang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960,” Jurnal Lex Administratum, Vol. IV. No. 4.
Hidayat, 2015, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,” Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 3.
Mniber, Roby Herman, 2013, “Peranan Kepala Suku dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Supriori Provinsi Papua,” Tesis, Universitas Atmaja Jaya Yogyakarta.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana