Article Sidebar

SISTEM PENENGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI KASUS INDONESIA DAN SAUDI ARABIA
Submitted
January 11, 2021
Accepted
January 14, 2021
Published
January 14, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 1079 Download : 1171

Main Article Content

Abstract

Riset ini disusun untuk menjawab terkait perbandingan sanksi yang berlaku di Saudi Arabia dan Indonesia dalam kasus korupsi, pada kasus ini Saudi Arabia memberi hukuman mati berupa pancung. Sedangkan Indonesia dalam memberikan sanksi berupa penjara dan denda. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui sistem hukum yang sesuai diterapkan di Indonesia. Selain itu, untuk menganalisis efektivitas antara sistem penegakan hukum di Indonesia dan Saudi Arabia terkait tindak pidana korupsi, kemudian mengetahui pengaruh hukum apakah sudah kuat atau masih longgar. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif menggunakan sumber data sekunder dengan jenis library research. Adapun hasil riset yang kami dapatkan negara dengan angka korupsi yang tinggi belum tentu benar-benar tinggi, terkadang keadaan tersebut dapat ditutupi dengan fakta koruptor yang belum terkuak.

Keywords

Korupsi Hukum Undnag-undang Sanksi

Article Details

License

Copyright (c) 2021 at-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

References

  1. Ani, F. (2019, Januari Selasa). KPK Sampaikan Kendala Dan Strategi Penanganan Kasus Korupsi. Retrieved from CNN Indonesia: https://m.cnnindonesia.com
  2. Astari, R. W. (2016, Januari Kamis). Bedanya Koruptor di Indonesia dengan Negara Lain. Retrieved Januari Kamis, 2016, from kreditgogo.com: https://kreditgogo.com/artikel/Informasi-Umum/Bedanya-Koruptor-Di-Indonesia-dengan-Negara-Lain.html
  3. Aziz, M. W. (2016). Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat. International Journal Ihya 'Ulum Al-Din, 18(2), 159-179.
  4. Brooks, K. F. (2016). Arab fraud and corruption professionals' views in the Arabian Gulf . Journal Of Financial Crime, 338-346.
  5. Candra, D., & Arifin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. Jurnal BPPK, 11(1), 28-55.
  6. Efendi, R. (2017, Juni). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 16(1), 125-143.
  7. Hukum, P. P. (2016). Selayang Pandang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Legal Smart Community.
  8. Ilham Nurhidayat, B. K. (2017). Strengthening the effectiveness of whistleblowing system: a study for the implementation of anticorruption policy in Indonesia . Journal Of Financial Crime (Emerald Insight), 1-16.
  9. Muhtar, M. H. (2019, Januari). Model Politik Hukum Pemberantasan korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. Jurnal Jalrev, 1(1), 68-93.
  10. Rakhmawati, A., Rohmadi, M., & Setiawan, B. (2015, April). Analisis Wacana Tekstual dan Kontekstual Naskah Drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil Karya Arifin C. Noor serta Relevansinya sebagai Baahan Ajar di Sekolah Menengah Atas. Basastra, 3 No. 2, 1-17.
  11. Rantukahu, E. (2012, Juni). Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Hukum Material. Lex Crimen, 1(2), 73-82.
  12. Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
  13. Suryana. (2010). Mtodelogi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Bandung: UPI Press.
  14. Syaikhudin. (2010). Korupsi dan Pemberantasannya Pada Masa Nabi SAW. Skripsi, 8.
  15. Umam, A. K. (2014, Oktober). Islam, Korupsi, dan Good Governance di Negara-Negara Islam. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 24(2), 195-224.
  16. Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis, 169-182.
  17. Yusuf, A. M. (20
  18. Acch.kpk.go.id

Most read articles by the same author(s)