Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Hukum Pidana Indonesia pada dasarnya menganut "asas kesalahan" sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan ppidana. Namun, dalam perjalanan sejarah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bedampak pula pada perkembangan kejahatan itu sendiri, asas kesalahan tidak lagi dapt digunakan sebgai satu-satunya asas dalam pertanggungjawaban pidana. untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, diperlukan reformasi terhadap sistem pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan reformasi ini, ada empat tolak ukut untuk menilai pakah relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Keempat tolak ukur tersebut adalah relevansi teoritis, relevansi yuridis, relevansi sosiologis, dan relevansi filosofis.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.