Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Masaiah ketatanegaan di Indonesia merupakan fenomena yang senantiasa menarik untuk diamati maupun dikaji, balk dalam tataran teoritik maupun praktik. Dari segi praktik, banyak aturan ketatanegaraan Indonesia belum berjalan secara ideal sesuai dengan kaidah ketatanegaraan berdasarkan pada supremasi hukum. Dari segi teoritik banyak literatur yang dapat dijadikan rujukan bagi pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Fenomena yang berkembang adalah bahwa implementasi konsepsi ketatanegaraan yang ideal masih banyak kendalanya. Tolak tarik kepentingan merupakan hal yang sulit dikompromikan, dan sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan bagi pembenahan sistem ketatanegaraan nasional.

Namun demikian, gagasan-gagasan ideal berdasarkan pengalaman empirik di banyak negara harus menjadi prioritas untuk diakomodasi dalam pembenahan sistem hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya. Kontribusi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia seiama Ini, misainya hukum Islam, merupakan alternatif lain bagi pembenahansistem hukum nasional. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak merupakan hal urgen dalam upaya menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. DemokrasI dan upaya penyelesaian HAM merupakan dua hal yang harus dilakukan. Demikian pula demokrasi di tempat kerja harus diciptakan, melalui kebijakan pemerintah dalam bidang peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban buruh dan majikan secara seimbang.

Redaksi Jurnal Hukum coba menyajikan berbagai gagasan di atas dalam edisi ini. Di samping itu tema-tema aktual yang berkembang dalam masyarakat coba pula diangkat dengan anallsis berdasarkan disiplin ilmu para penulisnya. Semoga pembaca yang budiman dapat menambah wacana dan cakrawala berpikir bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia, n Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi

Published: June 7, 2016

Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia

Ni'matul Huda (1)
(1) Universitas Islam Indonesia
1-18
2829

Problematika Formalisasi Pemberiakuan Syariat Islam dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia

muntoha muntoha (1)
(1)
19-29
326

Kontektualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara

Sri Hastuti Puspitasari (1)
(1) Universitas Islam Indonesia
30-45
1938

Upaya Membangun Demokrasi Melalui Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

trisno raharjo (1)
(1)
46-60
229

Pembentukan dan Pemberlakuan AAUPPL Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Rangka Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia

marbun SF (1)
(1)
61-70
141

Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Ridwan HR (1)
(1)
71-85
403

Mekanisme Penetapaii Kebijakan Pengupahan di Indonesia: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum

uwiyono uwiyono (1)
(1)
86-104
201

Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju

hikmahanto yuwono (1)
(1)
105-124
696

Pengadilan HAM dan Yurisdiksi Pengadilan Internasional

sefriani sefriani (1)
(1)
125-137
602

Yerusalem Tanah Suci Agama Samawi dalam Perspektif Hukum dan Perdamaian

Jawahir Thontowi (1)
(1) Universitas Islam Indonesia
138-150
286

Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam

muhammad muhammad (1)
(1)
151 - 177
396

UU Antimonopoli Indonesia: Suatu Telaah Orientasi dan Implikasinya terhadap Perilaku Pelaku Bisnis dan Konsumen

muryati marzuki (1)
(1)
178-189
162

Analisis ekonoml terhadap Hukum sebagai Upaya Peningkatan PerananHukum dalamPembangunan

hanafi amrani (1)
(1)
190-198
331

Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sarsintorini putra (1)
(1)
199-211
447

Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian Ganti Rugi

sri suhartati astoto (1)
(1)
212-224
684