Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
(UUPA) is not expiicitiy stated in the Body Frame, and is mentioned unclearly on Article 2 letter b of the Basic Principle of Agrarian Law (UUPA). The Article states that land rights are rights on the land area located in certain part of the earth based on the Indonesian
Law. This perception seems dear when the Indonesian Law is indefinitely elaborated. However, if it is traced, there is a close relationship between The Basic Principal of Mining
Act and the Basic Principle of Agrarian Law.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Daftar Pustaka
- Abrar. 1999. "Sepercik Pemikiran Mengenai
- Hak Menguasai Negara atas
- Pertambangan di Indonesia." Jurnal
- Hukum dan Keadilan. Vol. 2. No.1.
- Both, Anne dan Peter MacCawley. 1985.
- "Perekonomian Indonesia Sejak
- Pertengahan Tahun Empat Puluhan".
- Daiam Anne Both dan Peter
- MacCawley. Ekonomi Orde Baru.
- Jakarta: LP3ES.
- Harsono, Boedi. 1997.HukumAgraria Indo
- nesia: Sejarah Pembentukan UUPA
- Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1. Edisi
- Revisi. Jakarta: Djambatan.
- Manan, Bagir. 1995. "Aspek Hukum
- Penguasaan Daerah atas Bahan
- Galian." Makalah disampaikan dalam
- Seminar Nasional Pertambangan.
- Diselenggarakan oleh Lembaga
- Penelitian Unpad. Bandung.
- Mackie, Jamie. 1967. Problems of Indone
- sian Inflation. Ithaca: Cornell Modem
- Indonesian Project.
- MD, Moh. Mahfud. 1993. "Perkembangan
- Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh
- Konfigurasi Politik Terhadap Produk
- Hukum di Indonesia." Disertasi S3.
- UGM.
- Politik Hukum di Indonesia.
- Jakarta: LP3ES.
- Pariindungan, A.P. 1991. Komentar Atas
- Undang-Undang Pokok Agrarla.
- Bandung: Mandar Maju.
- . 1993. "Peninjauan Beberapa Produk
- Hukum yangBerkaitan dengan UUPA°.
- Pidato Puma Bakti selaku Guru
- Besar Tetap USU.
- . 1993. KomentarAtasUndang-Undang
- Penataan Ruang {UU No.24 Tahun
- . Bandung: Mandar Maju.
- Rajagukguk, Erman. 1995. Hukum Agrarla,
- Pola Penguasaan Tanah dan
- Kebutuhan HIdup. Jakarta:Chandra
- Pratama.
- Salindeho, John.1987. Masalab Tanah
- dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar
- Grafika.
- Sumantoro. 1986. Hukum Ekonoml. Jakarta:
- U1 Press.
- Saripado.Syamsul Bahri Dt. 1987. Hukum
- Agrarla Indonesia Dulu dan Kini.
- Tanpa Penerbit.
References
Daftar Pustaka
Abrar. 1999. "Sepercik Pemikiran Mengenai
Hak Menguasai Negara atas
Pertambangan di Indonesia." Jurnal
Hukum dan Keadilan. Vol. 2. No.1.
Both, Anne dan Peter MacCawley. 1985.
"Perekonomian Indonesia Sejak
Pertengahan Tahun Empat Puluhan".
Daiam Anne Both dan Peter
MacCawley. Ekonomi Orde Baru.
Jakarta: LP3ES.
Harsono, Boedi. 1997.HukumAgraria Indo
nesia: Sejarah Pembentukan UUPA
Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1. Edisi
Revisi. Jakarta: Djambatan.
Manan, Bagir. 1995. "Aspek Hukum
Penguasaan Daerah atas Bahan
Galian." Makalah disampaikan dalam
Seminar Nasional Pertambangan.
Diselenggarakan oleh Lembaga
Penelitian Unpad. Bandung.
Mackie, Jamie. 1967. Problems of Indone
sian Inflation. Ithaca: Cornell Modem
Indonesian Project.
MD, Moh. Mahfud. 1993. "Perkembangan
Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh
Konfigurasi Politik Terhadap Produk
Hukum di Indonesia." Disertasi S3.
UGM.
Politik Hukum di Indonesia.
Jakarta: LP3ES.
Pariindungan, A.P. 1991. Komentar Atas
Undang-Undang Pokok Agrarla.
Bandung: Mandar Maju.
. 1993. "Peninjauan Beberapa Produk
Hukum yangBerkaitan dengan UUPA°.
Pidato Puma Bakti selaku Guru
Besar Tetap USU.
. 1993. KomentarAtasUndang-Undang
Penataan Ruang {UU No.24 Tahun
. Bandung: Mandar Maju.
Rajagukguk, Erman. 1995. Hukum Agrarla,
Pola Penguasaan Tanah dan
Kebutuhan HIdup. Jakarta:Chandra
Pratama.
Salindeho, John.1987. Masalab Tanah
dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar
Grafika.
Sumantoro. 1986. Hukum Ekonoml. Jakarta:
U1 Press.
Saripado.Syamsul Bahri Dt. 1987. Hukum
Agrarla Indonesia Dulu dan Kini.
Tanpa Penerbit.