Article Sidebar

Submitted
June 8, 2016
Published
June 8, 2016
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 359 Download : 752

Main Article Content

Abstract

Perburuhan tidaklah bisa diasumsikan sebagai suatu kepentingan individual semata, walau tetap tidak bisa juga dipungkiri bahwa aspek privatnya memang sangat dominan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perburuhan merupakan masalah yang bersifat "publik".
Maka sudah seharusnya kalau pemerintah campur tangan dalam
hal ini. Keseriusan itikad pemerintah untuk "mentertibkan",
persoalan ini akan nampak pada sejauh mqna masalah
perburuhan diapresiasi dalam konstelasi sistem hukum
nasional Indonesia

Keywords

Hukum Perburuan Buruh Sistem Hukum Nasional Pemerintah

Article Details

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.

Author Biography

Author: Saifudin, Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum
How to Cite
Saifudin, A. (2016). Letak Hukum Perburuan Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1(3), 10–20. https://doi.org/10.20885/iustum.vol1.iss3.art2
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

References

  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. Apeldoorn, Van L.J., Pengantar Ilmu
  3. Hukum, cetakan ke-16, Pradnya
  4. Paramita, Jakarta, 1980.
  5. Imam Soepomo, Pengantar Hukum
  6. Perburuhan, cetakan ke-2, Jambatan,
  7. Jakarta, 1974.
  8. Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu
  9. Negara.Gaya media pratama, Jakarta,
  11. Sri Soemantri M. Kuliah Program
  12. Pascasarjana, Unpad, Bandung, 1991.
  13. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju
  14. Satu Sistem, cetakan ke-1. Alumni,
  15. Bandung, 1991.
  16. Utrecht, E. Pengantar Dalam Hukum In
  17. donesia Jakarta^ Cetakan ke*4,
  18. Ikhtiar, Jakarta, 1957.
  19. Aturan dasar dan Peraturan Perundangundangan.
  20. Undang-Undang Dasar 1954
  21. Undang-Undang Dasar 1954
  22. Undang-Undang Dasar 1954
  23. Undang-Undang Dasar 1954
  24. Undang-Undang Dasar 1954