Main Article Content
Abstract
Meskipun terdapat sedikit perbedaan antara sistem pemerintahan dalam Penjelasan dengan sistem pemerintahan dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, namun menurut Saifudin, adanya pertanggungjawaban Presiden kepada MPRdalam Penjelasan lebih memberikan arti positif dalam rangka responsible goverment dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis Penjelasan tidak boleh bertentangan dengan Batang Tubuh-nya, namun dalam masalah sistem pemerintahan dalam Penjelasan UUD 1945 ini tidak perlu dilakukan perubahan.
Keywords
Sistem Pemerintahan
Batah Tubuh UUD
Pertanggungjawaban Presiden
Article Details
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
How to Cite
Saifudin, A. (2016). Hubungan Antara Materi Muatan Penjelasan dan Materi Muatan Batang Tubuh UUD 1945 Studi Tentang Sistem Pemerintahan Negara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 3(5), 44–51. https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art6