Main Article Content
Abstract
Setelah lebih dari 20 tahun diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974, dalam kenyataannya, hingga saat ini DPRD masih terbatas kemampuannya, bukan saja dalam mengembangkan diri sebagai lembaga perwakilan yang mampu menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan di daerah, namun juga dalam melaksanakan hak-hak para anggotanya. Untuk Itu, menurut H. Dahlan Thaib, perlu kajian yang mendalam terhadap gagasan yang berkembang akhir-akhir Ini mengenai revisi UU. No. 5 1974.
Keywords
DPRD
Revisi
Lembaga Perwakilan
Article Details
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
How to Cite
Thaib, D. (2016). Peran DPRD Dalam Tata Konstitusi dan Politik Hukum Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 3(5), 54–61. https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art7